Trenggono: Program Prioritas KKP Harus Beri Dampak ke Masyarakat
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan enam program prioritas nasional KKP memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir dan pembudidaya. Pernyataan itu disampaikan saat konsolidasi internal KKP di Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah menargetkan program tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Fokus pada kebutuhan masyarakat
Trenggono menegaskan pelaksanaan program harus berangkat dari kebutuhan di lapangan. KKP melakukan konsolidasi internal untuk menyamakan target, mekanisme, dan manfaat program antar unit kerja. Pendekatan berbasis kebutuhan ini dipercaya meningkatkan efektivitas intervensi.
“Merubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya,”
Model Kampung Nelayan Merah Putih
Salah satu contoh pendekatan itu adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Trenggono menjelaskan keberhasilan KNMP tidak cukup diukur dari fasilitas fisik, melainkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkat.
“Research dulu apa yang mereka butuhkan,”
Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029 sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi pesisir.
Fasilitas pendukung kawasan nelayan
Pada pilot kawasan nelayan di Biak, KKP menyiapkan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi lokal. Fasilitas tersebut dirancang untuk mempercepat rantai nilai perikanan.
- Stasiun pengisian bahan bakar nelayan
- Pabrik es dan cold storage
- Bengkel nelayan dan balai nelayan
- Fasilitas kuliner dan kantor pengelola
Lima program prioritas lain
Selain KNMP, KKP menjalankan lima program prioritas lain yang disesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat. Setiap program dikembangkan dengan model berbeda untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.
- Integrasi tambak udang dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa
- Budidaya tematik di 40.000 desa
- Modernisasi kapal penangkap ikan
- Swasembada garam
- Pengembangan KNMP skala nasional
“Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara,”
Integritas, pengawasan, dan percepatan
Trenggono mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program karena besaran anggaran dan skala pekerjaan besar. Ia menegaskan pihak yang melanggar aturan akan ditindak tegas untuk menjaga kepercayaan publik.
“Siapapun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan,”
Wakil Menteri Didit Herdiawan Ashaf menambahkan percepatan pelaksanaan harus berlandaskan prinsip tepat sasaran, integritas, objektivitas, dan pengawasan kuat. Pengendalian internal diperkuat agar hasil program dapat dipertanggungjawabkan.
KKP menyatakan akan terus memantau, menilai, dan menyesuaikan model program untuk memastikan manfaat langsung bagi masyarakat hingga target 2029 tercapai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Survei: 56,2% Publik Puas dengan Kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran
Survei Agustus 2026: 56,2% publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran; MBG dan program yang mula...
Pendaftaran Merek Hanya 32 Hari, Menkum: Tercepat di Dunia
Kemenkum menargetkan pendaftaran merek selesai dalam 32 hari pada 2027, bagian dari transformasi digital DJK...
Komisi VII Dorong RUU Kawasan Industri Perkuat SDM STEM
Komisi VII DPR mendorong RUU Kawasan Industri fokus pengembangan SDM, khususnya jenjang S1 dan kompetensi ST...
Kemenkum Gencarkan Aplikasi PASTI, 470 Layanan Siap 1 September
Menkum ungkap aplikasi PASTI kerja sama Kemenkum-ITB bakal diluncurkan 1 September untuk 470 layanan; backlo...
Menhut Tegaskan: Penegakan Hukum Karhutla Tak Pandang Bulu
Menhut Raja Antoni: penegakan hukum Karhutla prioritas dan tanpa diskriminasi, enam perusahaan disanksi dan...
Tiga Helikopter Jepang Tiba 10 September untuk Tangani Karhutla
Tiga helikopter Jepang dijadwalkan tiba 10 September 2026 untuk bantu pemadaman karhutla; BNPB masih finalis...