Trenggono: Program Prioritas KKP Harus Beri Dampak ke Masyarakat
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan enam program prioritas nasional KKP memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir dan pembudidaya. Pernyataan itu disampaikan saat konsolidasi internal KKP di Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. Pemerintah menargetkan program tidak hanya membangun fasilitas fisik, tetapi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Fokus pada kebutuhan masyarakat
Trenggono menegaskan pelaksanaan program harus berangkat dari kebutuhan di lapangan. KKP melakukan konsolidasi internal untuk menyamakan target, mekanisme, dan manfaat program antar unit kerja. Pendekatan berbasis kebutuhan ini dipercaya meningkatkan efektivitas intervensi.
“Merubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya,”
Model Kampung Nelayan Merah Putih
Salah satu contoh pendekatan itu adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Trenggono menjelaskan keberhasilan KNMP tidak cukup diukur dari fasilitas fisik, melainkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkat.
“Research dulu apa yang mereka butuhkan,”
Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029 sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi pesisir.
Fasilitas pendukung kawasan nelayan
Pada pilot kawasan nelayan di Biak, KKP menyiapkan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi lokal. Fasilitas tersebut dirancang untuk mempercepat rantai nilai perikanan.
- Stasiun pengisian bahan bakar nelayan
- Pabrik es dan cold storage
- Bengkel nelayan dan balai nelayan
- Fasilitas kuliner dan kantor pengelola
Lima program prioritas lain
Selain KNMP, KKP menjalankan lima program prioritas lain yang disesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat. Setiap program dikembangkan dengan model berbeda untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.
- Integrasi tambak udang dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa
- Budidaya tematik di 40.000 desa
- Modernisasi kapal penangkap ikan
- Swasembada garam
- Pengembangan KNMP skala nasional
“Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara,”
Integritas, pengawasan, dan percepatan
Trenggono mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program karena besaran anggaran dan skala pekerjaan besar. Ia menegaskan pihak yang melanggar aturan akan ditindak tegas untuk menjaga kepercayaan publik.
“Siapapun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan,”
Wakil Menteri Didit Herdiawan Ashaf menambahkan percepatan pelaksanaan harus berlandaskan prinsip tepat sasaran, integritas, objektivitas, dan pengawasan kuat. Pengendalian internal diperkuat agar hasil program dapat dipertanggungjawabkan.
KKP menyatakan akan terus memantau, menilai, dan menyesuaikan model program untuk memastikan manfaat langsung bagi masyarakat hingga target 2029 tercapai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...