Menhut Tegaskan: Penegakan Hukum Karhutla Tak Pandang Bulu

Menteri Kehutanan Raja Antoni menegaskan penegakan hukum menjadi prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dalam keterangan tertulis pada Senin, 31 Agustus 2026, ia menyatakan penindakan akan dilakukan tanpa diskriminasi terhadap pihak yang terbukti melanggar.

Penegakan hukum tanpa diskriminasi

Raja Antoni menegaskan perintah Presiden sangat tegas: penegakan hukum adalah hal utama dan harus diterapkan secara adil. Menurutnya, tindakan tidak boleh "tajam ke bawah atau tumpul ke atas".

“Perintah Pak Presiden kepada kami sangat jelas bahwa penegakan hukum adalah hal yang utama. Dan penegakan hukum ini harus tidak diskriminatif, tidak boleh diskriminatif,”

Tindakan konkret yang telah dilakukan

Kementerian Kehutanan sudah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pelaku. Raja Antoni menyebutkan ada langkah tegas terhadap perusahaan yang melanggar di lapangan.

• Enam perusahaan telah disanksi di wilayah Kalimantan oleh Kementerian Kehutanan.
• Pihak kepolisian juga telah mengumumkan 72 tersangka dalam perkara Karhutla, terdiri dari individu dan korporasi.

“Tidak boleh hanya tajam ke bawah atau tumpul ke atas, tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan, misalkan, sudah melakukan sanksi terhadap enam perusahaan di Kalimantan,”

Tujuan: menimbulkan efek jera

Menhut menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk mencegah pelanggaran berulang. Ia berharap sanksi dan proses hukum akan menimbulkan deterrent effect atau "efek kapok" bagi pihak yang berniat melanggar saat terjadi Karhutla.

“Hanya dengan penegakan hukum yang efektif, yang konkret, yang riil, mungkin itu akan menimbulkan deterrent effect. Efek kapok kepada orang yang lain yang memang mempunyai niat buruk dalam situasi karhutla ini,”

Siapa pun bisa ditindak

Raja Antoni menegaskan bahwa penegakan hukum berlaku kepada siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa memandang status atau jabatan.

“Kita tidak akan melihat, misalnya, itu orang besar atau orang kecil,”

Dengan penegakan yang konsisten, Kementerian Kehutanan dan aparat penegak hukum bertujuan menurunkan frekuensi kebakaran dan dampak lingkungan melalui sanksi dan proses hukum yang nyata.