Menkomdigi Minta KIP Jaga Kepercayaan Publik dan Keterbukaan

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, meminta Komisi Informasi Pusat (KIP) menjaga kepercayaan publik dengan mengawal keterbukaan informasi yang tepat dan bertanggung jawab. Pernyataan itu disampaikan saat audiensi dengan komisioner KIP periode 2026-2030, Jumat, 21 Agustus 2026, di Kantor Kemkomdigi, Jakarta. Permintaan ini bertujuan mendukung agenda pemerintahan terbuka Presiden Prabowo Subianto.

Peran KIP dalam keterbukaan informasi

Meutya menilai KIP kini semakin dikenal publik dan berperan sebagai sarana utama akses informasi. Perkembangan ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat pada program publik dan kebutuhan akan transparansi. Dengan peran tersebut, KIP diharapkan menjadi pengawal utama agar informasi publik tersedia secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Itu indikator yang baik. Artinya masyarakat semakin tahu peran KIP. Masyarakat punya keingintahuan yang besar terhadap program-program publik dan menuntut adanya keterbukaan

Tantangan prioritas informasi

Meski mengalami kemajuan, Menkomdigi mengingatkan ada tantangan yang harus dihadapi KIP. Salah satunya adalah memilah dan memprioritaskan kebutuhan informasi yang masuk dari publik. Volume permintaan informasi dinilai besar, sehingga perlu mekanisme seleksi yang jelas agar sumber daya digunakan efektif.

Saya yakin banyak sekali kebutuhan informasi yang datang dari masyarakat. KIP perlu menilai mana yang betul-betul dibutuhkan oleh publik

Jaga akurasi dan kepercayaan

Meutya juga menggarisbawahi pentingnya memastikan akurasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ia meminta KIP meningkatkan kualitas verifikasi dan penyajian informasi untuk menjaga reputasi lembaga. Langkah tersebut dianggap krusial agar kepercayaan publik dan antar-lembaga tetap solid.

Saya minta agar dijaga betul kepercayaan, baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga, terhadap KIP sebagai komisi yang ditugaskan oleh undang-undang untuk terus mengawal serta mengukur keterbukaan informasi publik di Tanah Air

Implikasi bagi pemerintahan terbuka

Permintaan Menkomdigi kepada KIP menjadi bagian dari upaya lebih luas mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Ke depan, peningkatan kapabilitas KIP dalam menilai kebutuhan informasi dan memperkuat mekanisme verifikasi akan menentukan efektivitas keterbukaan. Jika terlaksana, langkah ini berpotensi memperkuat akuntabilitas publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.