Pemerintah Kerahkan 12.880 Personel Redam Dampak Asap Karhutla

Pemerintah memperkuat perlindungan warga dari dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengerahkan 12.880 personel gabungan dan memperkuat pemantauan kualitas udara di wilayah rawan Sumatera dan Kalimantan. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemadaman, mencegah meluasnya kebakaran, serta menekan gangguan kesehatan dan gangguan aktivitas publik sejak 23 Agustus 2026.

Personel dan operasi di lapangan

Operasi penanggulangan melibatkan personel dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, relawan, pelaku usaha, dan komunitas setempat. Kekuatan sumber daya manusia itu ditujukan untuk patroli, pemadaman, dan penjagaan lokasi pascapemadaman.

"Operasi dilakukan melalui patroli, pemadaman, pendinginan, pembuatan sekat bakar, hingga penjagaan lokasi pascapemadaman. Operasi darat diperkuat dengan dukungan udara berupa patroli dan pemadaman menggunakan pesawat water bombing,"

Selain upaya darat dan udara, pemerintah juga menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca secara terukur berdasarkan ketersediaan awan dan analisis BMKG.

Perlindungan kesehatan dan kelompok rentan

Pemerintah menempatkan perlindungan kesehatan sebagai prioritas. Pemantauan kualitas udara dilakukan berkala dan informasi indeks kualitas udara diperbarui untuk publik.

"Hingga jarak pandang penerbangan, kesiapsiagaan layanan kesehatan. Serta kemungkinan penyesuaian aktivitas pendidikan,"

Kelompok rentan menjadi fokus utama, termasuk:

• Anak-anak
• Lansia
• Ibu hamil
• Orang dengan gangguan pernapasan

Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas luar ruangan, menggunakan masker, memperbanyak minum, dan mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang terkait kualitas udara di wilayah masing-masing.

Pemantauan hotspot dan pencegahan

Pemantauan indikasi kebakaran dilakukan melalui sistem SiPongi Kementerian Kehutanan dengan memanfaatkan citra satelit seperti Terra dan Aqua. Pemerintah menegaskan bahwa titik hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan, bukan bukti otomatis adanya titik api.

Setiap indikasi hotspot akan ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan atau groundcheck untuk memastikan respons yang tepat dan cepat.

Prioritas wilayah dan tindak lanjut

Enam provinsi diprioritaskan untuk pengawasan dan penanganan: Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pemerintah menekankan bahwa pencegahan kebakaran melalui pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar tetap menjadi kunci menekan risiko karhutla.

Dengan kombinasi pemadaman aktif, pemantauan satelit, dan langkah perlindungan kesehatan publik, pemerintah berharap dampak asap dapat diminimalkan sementara upaya pencegahan jangka panjang terus dijalankan.