Kepemimpinan Baru BGN Diminta Perkuat Tata Kelola MBG
Kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) diminta memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Ia menekankan kebijakan BGN harus menjadi tanggung jawab kelembagaan sehingga kesinambungan program tetap terjaga.
Dorongan perkuat tata kelola
Zainul meminta pimpinan baru BGN menjadikan perspektif kelembagaan sebagai landasan dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, setiap kebijakan yang telah ditetapkan adalah produk institusi, bukan produk perorangan. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban kebijakan juga harus bersifat kelembagaan agar tidak bergantung pada individu.
"Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggung jawabannya juga harus kelembagaan," ujar Zainul.
Pendekatan solusi dan kolaborasi
Anggota Komisi IX itu juga mendesak agar jajaran pimpinan baru BGN mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan. Ia menilai dinamika dalam pelaksanaan Program MBG membutuhkan ruang dialog dan kolaborasi dengan para mitra di lapangan.
Zainul menegaskan BGN perlu menghindari pendekatan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Komunikasi yang dibangun harus mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang muncul sehingga tidak menimbulkan eskalasi.
"Saya berharap pimpinan BGN yang baru, pendekatannya adalah pendekatan solusi, bukan menggunakan pendekatan konflik. Ketika menghadapi mitra-mitra BGN maupun desakan publik, mohon menggunakan pendekatan solusi," ucapnya.
Dampak pada Program MBG
Zainul menambahkan pendekatan kelembagaan dan solusi penting karena Program MBG merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian luas masyarakat. Oleh karena itu setiap persoalan perlu disikapi secara bijaksana agar tidak mengganggu keberlangsungan program maupun kepercayaan publik.
"Kalau BGN mengambil pendekatan konflik. Maka akan semakin menimbulkan eskalasi yang tentu ke depan mengganggu jalannya Program Makan Bergizi Gratis ini," ucap Zainul.
Komitmen terhadap prinsip kelembagaan dan pendekatan solusi dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan MBG. Ke depan, BGN diharapkan lebih intens membuka dialog dengan mitra dan publik untuk memperkuat implementasi program dan meminimalkan potensi konflik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Menko Yusril: Cetiya PIK Jadi Jembatan Kerukunan Lintas Agama
Menko Yusril meresmikan Cetiya Tian Shi Hua Guan Di Jing Se di PIK, berharap cetiya jadi jembatan kerukunan...
MPR: Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan, Implementasi UU TPKS
Lestari Moerdijat minta implementasi UU TPKS dan PP 30/2025 berjalan konsisten untuk perkuat perlindungan ke...
Kepala BKN Ajak 6,7 Juta ASN Terus Mengabdi dalam Senyap
Kepala BKN Zudan mengajak 6,7 juta ASN terus mengabdi tanpa sorotan untuk menjaga kehadiran negara bagi masy...
Komisi IX Minta Pembenahan Tata Kelola BGN Disertai Solusi Nyata
Irma Suryani minta BGN lakukan pembenahan tata kelola menyeluruh dan solusi nyata agar Program Makan Bergizi...
Kemenekraf Dukung Pengembangan Talenta Gim Nasional lewat ASIED
Kemenekraf memperkuat pengembangan talenta gim nasional lewat dukungan ke final ASIED dan program pelatihan...
Dokumen Kependudukan yang Masih Memerlukan Surat Pengantar RT/RW
Beberapa layanan kependudukan masih memerlukan surat pengantar RT/RW, terutama NIK pertama, akta kelahiran d...