Kepemimpinan Baru BGN Diminta Perkuat Tata Kelola MBG
Kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) diminta memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Ia menekankan kebijakan BGN harus menjadi tanggung jawab kelembagaan sehingga kesinambungan program tetap terjaga.
Dorongan perkuat tata kelola
Zainul meminta pimpinan baru BGN menjadikan perspektif kelembagaan sebagai landasan dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, setiap kebijakan yang telah ditetapkan adalah produk institusi, bukan produk perorangan. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban kebijakan juga harus bersifat kelembagaan agar tidak bergantung pada individu.
"Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggung jawabannya juga harus kelembagaan," ujar Zainul.
Pendekatan solusi dan kolaborasi
Anggota Komisi IX itu juga mendesak agar jajaran pimpinan baru BGN mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan. Ia menilai dinamika dalam pelaksanaan Program MBG membutuhkan ruang dialog dan kolaborasi dengan para mitra di lapangan.
Zainul menegaskan BGN perlu menghindari pendekatan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Komunikasi yang dibangun harus mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang muncul sehingga tidak menimbulkan eskalasi.
"Saya berharap pimpinan BGN yang baru, pendekatannya adalah pendekatan solusi, bukan menggunakan pendekatan konflik. Ketika menghadapi mitra-mitra BGN maupun desakan publik, mohon menggunakan pendekatan solusi," ucapnya.
Dampak pada Program MBG
Zainul menambahkan pendekatan kelembagaan dan solusi penting karena Program MBG merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian luas masyarakat. Oleh karena itu setiap persoalan perlu disikapi secara bijaksana agar tidak mengganggu keberlangsungan program maupun kepercayaan publik.
"Kalau BGN mengambil pendekatan konflik. Maka akan semakin menimbulkan eskalasi yang tentu ke depan mengganggu jalannya Program Makan Bergizi Gratis ini," ucap Zainul.
Komitmen terhadap prinsip kelembagaan dan pendekatan solusi dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan MBG. Ke depan, BGN diharapkan lebih intens membuka dialog dengan mitra dan publik untuk memperkuat implementasi program dan meminimalkan potensi konflik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendag: Pangan Bukan Instrumen Tekanan Geopolitik
Mendag Budi Santoso menegaskan pangan tak boleh jadi alat tekanan geopolitik dan mendorong solusi WTO untuk...
MenPPPA Pastikan Pendampingan Terbuka bagi Korban Perundungan
MenPPPA Arifah Fauzi memastikan layanan pendampingan tetap tersedia bagi anak korban perundungan; Kemenkes b...
Kemenperin Buka Ruang Gen Z untuk Kembangkan Industri Batik
Kemenperin ajak Gen Z berperan dalam pengembangan industri batik melalui desain, teknologi, dan pemasaran di...
Tokoh Konghucu Budi Tanuwibowo Masuk Wantimpres
Budi Tanuwibowo dilantik jadi anggota Wantimpres; ia terharu karena komunitas Konghucu yang minoritas mendap...
MenPPPA Pastikan Penanganan Perundungan Anak di Tangsel
MenPPPA Arifah Fauzi pastikan penanganan dugaan perundungan anak di Tangerang Selatan prioritaskan keamanan,...
Komdigi Minta Operator Ubah Paket Non-Rollover
Komdigi minta operator segera ubah paket non-rollover agar sisa kuota dilindungi secara ekonomi, bukan hanya...