Kepemimpinan Baru BGN Diminta Perkuat Tata Kelola MBG
Kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) diminta memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Ia menekankan kebijakan BGN harus menjadi tanggung jawab kelembagaan sehingga kesinambungan program tetap terjaga.
Dorongan perkuat tata kelola
Zainul meminta pimpinan baru BGN menjadikan perspektif kelembagaan sebagai landasan dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, setiap kebijakan yang telah ditetapkan adalah produk institusi, bukan produk perorangan. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban kebijakan juga harus bersifat kelembagaan agar tidak bergantung pada individu.
"Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggung jawabannya juga harus kelembagaan," ujar Zainul.
Pendekatan solusi dan kolaborasi
Anggota Komisi IX itu juga mendesak agar jajaran pimpinan baru BGN mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan. Ia menilai dinamika dalam pelaksanaan Program MBG membutuhkan ruang dialog dan kolaborasi dengan para mitra di lapangan.
Zainul menegaskan BGN perlu menghindari pendekatan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Komunikasi yang dibangun harus mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang muncul sehingga tidak menimbulkan eskalasi.
"Saya berharap pimpinan BGN yang baru, pendekatannya adalah pendekatan solusi, bukan menggunakan pendekatan konflik. Ketika menghadapi mitra-mitra BGN maupun desakan publik, mohon menggunakan pendekatan solusi," ucapnya.
Dampak pada Program MBG
Zainul menambahkan pendekatan kelembagaan dan solusi penting karena Program MBG merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian luas masyarakat. Oleh karena itu setiap persoalan perlu disikapi secara bijaksana agar tidak mengganggu keberlangsungan program maupun kepercayaan publik.
"Kalau BGN mengambil pendekatan konflik. Maka akan semakin menimbulkan eskalasi yang tentu ke depan mengganggu jalannya Program Makan Bergizi Gratis ini," ucap Zainul.
Komitmen terhadap prinsip kelembagaan dan pendekatan solusi dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan MBG. Ke depan, BGN diharapkan lebih intens membuka dialog dengan mitra dan publik untuk memperkuat implementasi program dan meminimalkan potensi konflik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...