Bupati Anton Tegaskan Kepatuhan Hukum sebagai Fondasi Pemerintahan Simalungun

SIMALUNGUN — Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih membuka kegiatan Penguatan Kepatuhan Hukum (Legal Compliance) pada Rabu, 21 Oktober, di Ruang Harungguan Kantor Bupati Pematangraya. Ia menegaskan bahwa kepatuhan hukum menjadi fondasi utama mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Pembukaan dan tujuan kegiatan

Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman hukum bagi seluruh aparatur pemerintahan. Acara dihadiri pejabat daerah, jajaran kejaksaan, dan pemangku kepentingan lain untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peserta dan rangkaian acara

Hadir pada kegiatan antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, Kejari Simalungun H. Munawal Hadi, Sekda Mixnon Andreas Simamora, para asisten dan staf ahli, direktur RS dan BUMD, serta camat se-Kabupaten Simalungun.

• Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara: Muhibuddin
• Wakil Bupati: Benny Gusman Sinaga
• Kejari Simalungun: H. Munawal Hadi
• Sekda: Mixnon Andreas Simamora
• Pimpinan perangkat daerah, direktur rumah sakit, direktur BUMD, para camat

Acara dibuka dengan penampilan Tari Tor-Tor Sombah. Suasana semakin bermakna ketika panitia menyerahkan seperangkat pakaian adat Simalungun kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai bentuk penghormatan dan pengenalan budaya daerah.

Penyerahan sertifikat wakaf dan pesan Bupati

Dalam kesempatan sama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada para nazir. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan pemanfaatan tanah wakaf bagi kepentingan umat.

“Kepatuhan hukum bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan memastikan setiap kewenangan, keputusan, dan tindakan pemerintahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Bupati Anton.

Bupati Anton mengingatkan bahwa masalah hukum bisa muncul bukan hanya karena pelanggaran sengaja, tapi juga akibat kelalaian, ketidakcermatan, dan lemahnya pengawasan. Ia meminta pimpinan perangkat daerah, camat, dan pangulu untuk memastikan program, penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik dijalankan sesuai wewenang dan prosedur.

“Pemerintah harus berani mengambil keputusan, namun tetap berpegang pada hukum, bekerja secara profesional, tidak mengabaikan prosedur, serta menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab,” tandas Anton.

Arahan Kejaksaan Tinggi dan tindak lanjut

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, memberikan penerangan hukum langsung pada peserta. Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Simalungun dalam memperkuat kepatuhan hukum dan berharap kegiatan ini memperkuat pemahaman aparatur terhadap aspek hukum tugas mereka.

Muhibuddin menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan harus diukur bukan hanya dari terlaksananya program, tetapi juga dari integritas, keteladanan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat kenang-kenangan oleh Bupati kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan foto bersama. Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap sinergi dengan aparat penegak hukum semakin kuat untuk mencegah pelanggaran hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan pemerintahan yang taat hukum serta berintegritas.