Pemerintah: Kenaikan Harga Pertamax Menyesuaikan Harga Pasar
Pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax dan Pertamax Green, berlaku mulai 10 Juni 2026 untuk menyesuaikan harga pasar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penyesuaian ini mempertimbangkan dinamika pasar dan upaya menjaga daya beli masyarakat untuk BBM bersubsidi.
Alasan pemerintah
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi dilakukan karena harus menyesuaikan dengan harga pasar. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 11 Juni 2026.
"Harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada. Sudah tentu perhitungannya ini akan dilakukan secara bijak oleh teman-teman pelaku usaha, baik Pertamina maupun pelaku swasta yang lainnya,"
Bahlil menegaskan pemerintah menjaga daya beli masyarakat, sehingga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Ia menekankan subsidi ditujukan untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah.
"Penting, kita itu menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah, ini yang subsidi. Sementara yang non-subsidi ini kan saudara-saudara kita yang punya kemampuan ekonomi jauh lebih baik,"
Pernyataan Pertamina
Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan penyesuaian harga mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak internasional. Ia juga mengajak masyarakat bijak menggunakan energi.
"Sehubungan dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat... Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat. Mari kita sama bijak menggunakan energi,"
Perincian harga
Perubahan harga yang diumumkan Pertamina tercatat efektif 10 Juni 2026. Berikut perincian harga sebelum dan sesudah penyesuaian:
| Jenis BBM | Harga Sebelumnya (Rp/liter) | Harga Baru (Rp/liter) |
|---|---|---|
| Pertamax (RON 92) | 12.300 | 16.250 |
| Pertamax Green 95 (RON 95) | 12.900 | 17.000 |
| Pertalite (subsidi) | 10.000 | 10.000 |
| BioSolar (subsidi) | 6.800 | 6.800 |
Dampak dan kebijakan selanjutnya
Pemerintah menegaskan kebijakan subsidi tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli kelompok berpenghasilan rendah. Sementara itu, penyesuaian pada BBM non-subsidi akan dilakukan oleh Pertamina dan pelaku swasta lain sesuai kondisi pasar.
Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi biaya transportasi dan konsumsi bagi pengguna BBM non-subsidi, namun pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan dan menjaga stabilitas ekonomi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...