KemenPPPA: Judi Online Jadi Ancaman Serius bagi Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperingatkan bahwa judi online merupakan ancaman serius bagi anak. Pernyataan itu disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Juni 2026. Pemerintah menilai praktik ini sebagai bentuk eksploitasi digital dan memprioritaskan perlindungan anak di ranah daring.
Dampak langsung pada kesehatan dan perilaku anak
Arifah menjelaskan bahwa anak sangat rentan terpapar perjudian daring karena belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh. Dampak yang sering muncul meliputi gangguan mental, kecanduan, dan penurunan prestasi akademik akibat hilangnya fokus belajar.
Dalam beberapa kasus, kecanduan judi mendorong anak melakukan tindakan menyimpang. Tindakan tersebut termasuk mencuri, berbohong, hingga melakukan penipuan digital untuk mendapatkan akses atau dana berjudi.
Judi online terhadap anak merupakan bentuk eksploitasi digital
Ancaman jangka panjang dan mekanisme biologis
KemenPPPA menempatkan ancaman judi online setara dengan pornografi dan game adiktif. Ketiganya disebut berpengaruh pada sistem dopamin otak anak, sehingga efeknya bisa berlangsung lama.
Judi online menyempurnakannya dengan kehancuran finansial dan sosial sejak dini
Menurut kementerian, kerusakan tidak hanya psikologis tapi juga sosial dan ekonomi. Dampak tersebut dapat menghambat perkembangan dan kesempatan masa depan anak.
Langkah pemerintah dan jalur pelaporan
Pemerintah memperkuat berbagai langkah perlindungan. Salah satu upaya adalah pemutusan akses terhadap konten perjudian daring dan percepatan implementasi Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring.
Program Anak Aman Digital digencarkan untuk meningkatkan literasi digital keluarga dan anak. Selain penegakan hukum, kampanye ini bertujuan memperkuat pencegahan terhadap berbagai bentuk eksploitasi digital seperti judi online dan kekerasan siber.
KemenPPPA terus memperkuat sinergi lintas sektor
Upaya kolaboratif melibatkan kementerian, aparat penegak hukum, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat diminta aktif melaporkan aktivitas digital berbahaya bagi anak melalui layanan SAPA 129.
Peran masyarakat dan prospek ke depan
Arifah menegaskan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Selain langkah kebijakan dan teknis, peningkatan literasi digital keluarga menjadi kunci mencegah anak menjadi korban eksploitasi daring.
Jika upaya pencegahan dan penindakan dijalankan konsisten, ruang digital yang aman untuk anak dapat tercapai dan risiko kehancuran finansial serta sosial sejak dini dapat diminimalkan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DPR Percepat Penanganan Bencana di NTT
DPR bersama pemerintah mempercepat penanganan bencana di NTT, dengan kunjungan lapangan, penugasan anggota D...
BNPB Imbau Warga NTT Waspada Gempa Susulan
BNPB mengimbau warga terdampak gempa NTT waspada gempa susulan; BMKG catat 2.119 gempa susulan hingga 18 Agu...
BNPB Gelar Trauma Healing dan Perpustakaan Keliling untuk Pengungsi Sikka
BNPB menyediakan trauma healing dan perpustakaan keliling di GOR Samador, Sikka, untuk mendukung pemulihan p...
Indonesia Rawan Gempa dan Tsunami: Langkah Antisipasi Penting
Indonesia rawan gempa dan tsunami; warga diminta siaga dengan tas darurat, amankan perabot, dan pahami jalur...
Sejarah Lahirnya MPR RI: Dari KNIP hingga Perubahan Pasca-Reformasi
MPR bermula dari KNIP 1945; HUT diperingati 29 Agustus. Peran lembaga berubah setelah amendemen UUD 1945 pas...
BNPB Pastikan Kebutuhan Pengungsi Gempa Flores Tercukupi
BNPB pastikan kebutuhan pengungsi gempa magnitudo 7,7 di Manggarai terpenuhi; tenda, logistik, dapur umum, d...