Renny: Turunnya Kemiskinan Jatim Harus Jadi Dasar Kebijakan

SURABAYA — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana, meminta penurunan angka kemiskinan menjadi pijakan penguatan kebijakan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Pernyataan itu disampaikan pada 17 Agustus 2026 menyusul data BPS yang menunjukkan 3,71 juta jiwa penduduk miskin pada Maret 2026. Renny menegaskan penurunan angka tidak boleh berhenti sebagai catatan statistik; harus berujung pada peningkatan kesejahteraan yang merata.

Data kemiskinan terkini

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat 3,71 juta jiwa, turun sekitar 92,06 ribu jiwa dari September 2025. Persentase kemiskinan turun menjadi 9,06 persen pada Maret 2026, dari 9,30 persen pada September 2025.

81 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan memang turun. Tetapi masih ada 3,71 juta warga Jawa Timur yang hidup dalam kemiskinan. Ini menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat belum selesai.

Kesenjangan perkotaan dan perdesaan

Renny menyoroti kesenjangan wilayah. Pada Maret 2026, penduduk miskin di perkotaan tercatat sekitar 1,58 juta jiwa, sementara di perdesaan mencapai 2,13 juta jiwa. Kondisi ini menunjukkan penguatan ekonomi perdesaan harus menjadi prioritas kebijakan.

Penguatan ekonomi perdesaan harus menjadi perhatian, melalui pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, akses pembiayaan dan hilirisasi produk lokal.

Kualitas pekerjaan jadi perhatian

Renny mengaitkan masalah kemiskinan dengan kondisi ketenagakerjaan. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55 persen, turun 0,06 poin dari Februari 2025. Jumlah angkatan kerja tercatat 25,14 juta orang, dengan 24,25 juta orang bekerja; artinya sekitar 892 ribu orang belum bekerja.

Meski pengangguran turun, Renny menekankan kualitas pekerjaan masih lemah. Pekerja formal hanya 35,56 persen pada Februari 2026, turun 0,53 poin dari tahun sebelumnya. Menurutnya, penurunan pengangguran belum otomatis berarti masyarakat mendapatkan pekerjaan layak dengan penghasilan memadai dan perlindungan sosial.

Rakyat tidak cukup hanya dibantu untuk bertahan. Mereka harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan mandiri.

Akses listrik sebagai pintu peluang ekonomi

Rasio elektrifikasi Jawa Timur telah mencapai 99,68 persen, mendekati target 100 persen. Renny menyambut capaian ini, namun menekankan penyediaan listrik harus diikuti pemberdayaan agar membuka peluang ekonomi bagi keluarga miskin dan daerah terpencil.

Listrik bukan sekadar penerangan. Akses listrik berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi. Jangan sampai masih ada rumah yang terang lampunya, tetapi gelap peluang ekonominya.

Garis kemiskinan Jawa Timur pada Maret 2026 tercatat sekitar Rp558 ribu per kapita per bulan. Renny menilai ini menunjukkan pengentasan kemiskinan tidak cukup mengandalkan bantuan sosial semata. Pemerintah perlu menciptakan ruang peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi.

Penutup: arah kebijakan dan evaluasi APBD

Memasuki 81 tahun kemerdekaan, Renny menyerukan perluasan ukuran keberhasilan pembangunan. Selain angka kemiskinan dan pengangguran, evaluasi harus mencakup berapa banyak keluarga miskin yang berhasil mandiri dan memperoleh pekerjaan layak. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim juga mendorong agar anggaran daerah diarahkan untuk menghasilkan mobilitas ekonomi riil bagi masyarakat.

Renny menekankan bahwa capaian statistik harus diterjemahkan ke kebijakan konkret yang memperkuat ekonomi perdesaan, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan memastikan akses dasar seperti listrik benar-benar membuka peluang ekonomi.