Kemenpar Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,99T untuk Target 2027

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun untuk tahun 2027. Usulan itu disampaikan pada Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026. Permintaan muncul karena pagu indikatif sebesar Rp1,01 triliun dinilai belum mencukupi kebutuhan program pembangunan pariwisata menuju target 2027.

Usulan anggaran dan alasan

Widiyanti menyatakan angka pagu indikatif jauh di bawah kebutuhan ideal kementerian yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun. Ia menjelaskan anggaran ideal diperlukan agar kementerian dapat bekerja optimal dan memberikan dampak ekonomi maksimal bagi perekonomian nasional.

Kami menilai bahwa untuk dapat bekerja secara optimal serta memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi perekonomian nasional. Kementerian Pariwisata memerlukan anggaran sebesar 3 triliun rupiah.

Proses pengajuan

Permintaan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun sudah disampaikan sebelumnya dan dibahas dalam pertemuan trilateral bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan. Menurut Widiyanti, angka Rp1,01 triliun yang menjadi pagu indikatif tidak mencerminkan kebutuhan program yang direncanakan.

Sehingga dengan anggaran panggung indikatif sebesar 1,01 triliun, Kementerian Pariwisata mengajukan kebutuhan tambahan anggaran sebesar 1,99 triliun rupiah. Yang telah kami sampaikan dalam trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Dampak penurunan anggaran dan komitmen kementerian

Widiyanti menilai penurunan alokasi anggaran menjadi paradoks di tengah peningkatan target dan kontribusi sektor pariwisata. Meski demikian, kementerian menyatakan tetap berkomitmen mengoptimalkan setiap rupiah yang tersedia untuk pembangunan pariwisata.

Terlepas dari keterbatasan anggaran yang tersedia, Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan sektor pariwisata.

Ringkasan angka anggaran

Permintaan tambahan ini akan menentukan kemampuan Kementerian Pariwisata dalam merealisasikan program-program prioritas dan mendukung pemulihan ekonomi berbasis pariwisata. Keputusan akhir bergantung pada hasil pembahasan lanjutan bersama DPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.