BPS: Harga Beras Stabil Tinggi, Naik 0,5% Pekan Kedua Juni
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras naik 0,5 persen pada pekan kedua Juni 2026 dan masih berada pada level relatif tinggi di banyak wilayah. Kenaikan tercatat di 116 kabupaten/kota dan 26 dari 38 provinsi, meski tidak ada lonjakan signifikan secara nasional.
Tren harga dan data lapangan
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan pekan itu relatif terbatas, tetapi pola kenaikan mulai terlihat di berbagai daerah. BPS mencatat perbedaan kondisi antarwilayah.
"Beras stabil tinggi. Jadi harga beras sebenarnya walaupun kenaikan harga beras di pekan kedua Juni 2026 naik 0,5 persen, tetapi kalau kita lihat dari bulan ke bulan harga beras ini terlihat stabil pada level yang relatif tinggi,"
"Kalau kita lihat beberapa daerah sudah mulai mengalami kenaikan harga. Sebanyak 116 kabupaten dan kota mengalami kenaikan harga beras,"
Wilayah dengan kenaikan dan penurunan
BPS merinci area yang relatif stabil dan yang menunjukkan penurunan. Ini menggambarkan tekanan harga tidak merata di tingkat lokal.
- Harga relatif stabil: DKI Jakarta, Banten, Papua Selatan, Papua Tengah.
- Beberapa provinsi mengalami penurunan: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara.
Kebijakan pemerintah dan klaim swasembada
Pemerintah terus memantau harga beras sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi pangan dan menjaga keterjangkauan serta pasokan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada untuk sebagian besar komoditas strategi nasional.
"Saat ini Pak Mendagri, kami ingin tampilkan banyak serangan-serangan yang disampaikan oleh para pengamat bahwa Indonesia belum swasembada pangan. Sekarang Indonesia swasembada pangan,"
Amran merujuk pada 11 komoditas pangan strategis dalam Instruksi Presiden. Dari 11 komoditas itu, delapan disebut sudah mencapai swasembada. Tiga komoditas yang belum swasembada adalah bawang putih, kedelai, dan daging, dengan kebutuhan sekitar 3,5 juta ton per tahun.
"Sebagaimana Inpres tentang pangan, ada 11 pangan yang dikendalikan oleh pemerintah. Dari 11 ini yang sudah swasembada adalah delapan,"
Produksi, impor, dan prospek
Menurut Amran, total produksi pangan nasional saat ini sekitar 73 juta ton. Kebutuhan impor untuk tiga komoditas yang belum swasembada diperkirakan hanya sekitar 4–5 persen dari total produksi nasional, masih di bawah ambang FAO untuk kategori swasembada yaitu 10 persen.
Amran juga menegaskan beberapa komoditas utama kini surplus dan sebagian sudah diekspor, termasuk unggas dan telur. Pemerintah akan terus melakukan stabilisasi harga untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan bagi masyarakat.
Dengan kondisi harga beras yang masih tinggi namun kenaikan terbatas, pemantauan dan kebijakan stok serta distribusi menjadi kunci menghindari tekanan inflasi lanjutan di tingkat lokal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemdiktisaintek Minta Fleksibilitas Akademik untuk Mahasiswa NTT
Kemdiktisaintek mengimbau perguruan tinggi di NTT menerapkan fleksibilitas akademik pascagempa 7,7 untuk men...
Ateng Sutisna Dorong Penguatan Tata Kelola Energi dan SDA
Ateng Sutisna mendorong penguatan tata kelola energi dan SDA setelah pidato Presiden, menyoroti B50, bursa k...
DPR Percepat Penanganan Bencana di NTT
DPR bersama pemerintah mempercepat penanganan bencana di NTT, dengan kunjungan lapangan, penugasan anggota D...
BNPB Imbau Warga NTT Waspada Gempa Susulan
BNPB mengimbau warga terdampak gempa NTT waspada gempa susulan; BMKG catat 2.119 gempa susulan hingga 18 Agu...
BNPB Gelar Trauma Healing dan Perpustakaan Keliling untuk Pengungsi Sikka
BNPB menyediakan trauma healing dan perpustakaan keliling di GOR Samador, Sikka, untuk mendukung pemulihan p...
Indonesia Rawan Gempa dan Tsunami: Langkah Antisipasi Penting
Indonesia rawan gempa dan tsunami; warga diminta siaga dengan tas darurat, amankan perabot, dan pahami jalur...