Kemendukbangga Perkuat Peran Keluarga Lindungi Anak di Ranah Digital
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memperkuat peran keluarga dalam melindungi anak di ruang digital. Upaya ini merupakan implementasi Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan. Pembahasan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan (PARD) pada Rabu, 10 Juni 2026.
Tujuan dan fokus kebijakan
Rapat koordinasi menekankan pentingnya memperkuat peran keluarga sebagai garis depan perlindungan anak di ranah daring. Pemerintah menilai keluarga berperan besar dalam pencegahan paparan risiko digital melalui edukasi dan pembentukan pola asuh yang sesuai.
Peran Kemendukbangga/BKKBN
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menyatakan bahwa kementeriannya fokus pada sosialisasi, pelatihan, dan penggerakan masyarakat. Ia menekankan peran keluarga dalam pelindungan anak di ranah digital.
Kemendukbangga/BKKBN memiliki peran dalam upaya pencegahan melalui sosialisasi dan pelatihan. Mengenai pola asuh terkait perlindungan anak di ranah digital bagi keluarga.
Strategi pelaksanaan di lapangan
Untuk menjangkau keluarga hingga tingkat komunitas, Kemendukbangga/BKKBN mengoptimalkan jaringan dan program yang telah ada. Intervensi diarahkan pada edukasi, pendampingan, serta perubahan perilaku keluarga agar lingkungan digital lebih aman bagi anak.
Beberapa pelaksana dan mitra yang dilibatkan antara lain:
- Tim Pendamping Keluarga (TPK)
- Kelompok kegiatan keluarga
- Duta Generasi Berencana (Genre)
- Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
- Berbagai mitra pembangunan
Sinergi lintas sektor
Rapat diikuti oleh 15 kementerian dan lembaga yang menegaskan komitmen bersama untuk menerapkan Perpres 87/2025. Kolaborasi ini dimaksudkan agar perlindungan anak berjalan menyeluruh, melibatkan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
Perlindungan anak di ranah digital harus dimulai dari keluarga. Kemudian diperkuat di satuan pendidikan dan lingkungan masyarakat agar anak-anak mendapatkan perlindungan yang utuh.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap tercipta ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Pendekatan berbasis keluarga dan pendidikan diharapkan mengurangi risiko paparan konten berbahaya serta memperkuat kapasitas orang tua dan pendidik.
Ke depan, pelaksanaan program akan dipantau dan dievaluasi untuk memastikan jangkauan edukasi dan efektivitas intervensi. Komitmen lintas kementerian dianggap kunci agar Perpres dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...