Puan Dorong Perbaikan Distribusi untuk Atasi Kelangkaan BBM di Bali
JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan Pertamina segera menambah pasokan BBM ke Bali dan memperbaiki sistem distribusi sampai tingkat SPBU. Desakan itu disampaikan Rabu (14/10/2026) menyusul laporan kelangkaan BBM di beberapa kabupaten yang menyebabkan antrean panjang dan dampak pada layanan publik.
Kondisi dan dampak kelangkaan
Kelangkaan BBM tercatat di sejumlah wilayah Bali, termasuk Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, dan Bangli. Antrean kendaraan di beberapa SPBU dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer, bahkan seorang warga di Badung dilaporkan pingsan setelah mengantre berjam-jam.
Penyebab pasokan terganggu
Pertamina menyebut kendala bongkar muat kapal tanker sebagai salah satu penyebab berkurangnya pasokan. Perusahaan menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan untuk Bali, namun Puan memperingatkan bahwa kedatangan stok tambahan tidak otomatis menyelesaikan persoalan tanpa kepastian pengiriman ke SPBU.
"Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,"
Tuntutan pemeriksaan menyeluruh
Puan mendorong Kementerian ESDM dan Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan. Pemeriksaan harus mencakup kedatangan kapal, proses bongkar muat, stok di terminal, hingga pengiriman kepada penyalur agar hambatan dapat diidentifikasi dan diatasi.
"Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,"
Indikator pemulihan dan prioritas layanan
Menurut Puan, proses pemulihan harus disertai indikator terukur untuk memantau perbaikan. Indikator yang diusulkan meliputi jumlah SPBU yang kembali melayani, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan antar pengiriman, dan panjang antrean.
- Jumlah SPBU yang beroperasi normal
- Rata-rata durasi kekosongan stok per SPBU
- Kecukupan pasokan antarpengiriman
- Perkembangan panjang antrean kendaraan
Puan juga meminta pemetaan kebutuhan BBM berdasarkan jenis dan wilayah. SPBU yang sering kosong perlu mendapat prioritas agar pengiriman berikutnya bisa memenuhi kebutuhan sampai pasokan lanjutan tersedia.
Imbas ekonomi dan pengawasan DPR
Kelangkaan BBM yang berkepanjangan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian Bali, termasuk sektor pariwisata, transportasi, dan distribusi kebutuhan pokok. Untuk itu, Puan menegaskan pentingnya kepastian pasokan demi menjaga mobilitas warga dan kegiatan usaha.
"Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,"
DPR melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali, termasuk kecukupan cadangan operasional dan alternatif pengiriman bila terjadi perubahan jadwal. Perbaikan distribusi perlu dipastikan agar gangguan pada satu tahapan tidak berimbas luas pada pelayanan publik dan perekonomian daerah.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Jember Minta Data KHDPK Usai Dugaan Pungli hingga Rp28 Juta
DPRD Jember minta Cabang Dinas Kehutanan buka data KHDPK setelah warga lapor dugaan pungutan hingga Rp28 jut...
PDI Perjuangan Soroti Komposisi APBD Sumenep 2027
PDI Perjuangan minta penjelasan soal alokasi belanja tidak terduga yang lebih besar dari belanja modal dalam...
Deni Wicaksono: Toleransi Jadi Modal Pembangunan Trenggalek
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mengajak warga Trenggalek memupuk toleransi sebagai modal pembangunan,...
Sanusi Dorong TMMD Tahunan untuk Percepat Pembangunan Desa
Bupati Malang HM Sanusi mendorong TMMD tahunan untuk percepat pemerataan pembangunan desa, termasuk renovasi...
Komisi E DPRD Jatim Dukung Hapus Kenaikan Kelas Otomatis
Ketua Komisi E DPRD Jatim dukung rencana hapus kenaikan kelas otomatis agar penilaian berbasis kompetensi me...
DPRD Jatim Dukung Penghapusan Kenaikan Kelas Otomatis
Ketua Komisi E DPRD Jatim dukung wacana hapus kenaikan kelas otomatis demi standar kompetensi dan penguatan...