Komisi E DPRD Jatim Dukung Hapus Kenaikan Kelas Otomatis

SURABAYA — Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menyambut positif wacana penghapusan sistem kenaikan kelas otomatis yang sedang dikaji Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada Selasa (13/10/2026) ia menegaskan kenaikan kelas harus mempertimbangkan penguasaan kompetensi siswa agar proses pendidikan memiliki target pencapaian yang jelas.

Alasan dukungan: ukur kompetensi, bukan prosedur

Menurut Untari, kenaikan kelas otomatis berisiko menurunkan motivasi belajar. Sistem itu dinilai tidak memberikan tolok ukur pencapaian akademik yang memadai bagi siswa.

"Kalau semua harus naik kelas, semua harus lulus, ya baik-baik saja begitu itu. Tapi pada akhirnya kualitas dari SDM yang dihasilkan itu tidak ada ukurannya, padahal di dunia kerja itu ada kualitas ukuran,"

Ia menekankan bahwa kemampuan dan kompetensi merupakan bekal penting ketika siswa melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

Hubungan dengan kebutuhan dunia kerja

Untari memberikan contoh praktik di lapangan untuk memperjelas argumennya. Dunia kerja sering menetapkan syarat akademik tertentu sebagai minimal penerimaan.

"Contoh, masuk sebuah lembaga swasta kan ada ketentuan misalnya IP minimal 3 (untuk lulusan perguruan tinggi), kalau lulusan SMA ada rata-rata nilai. Jadi itu harus menjadi salah satu cara untuk mengukur prestasi anak kita,"

Pernyataan itu menggarisbawahi pandangannya bahwa penilaian di sekolah perlu mencerminkan standar yang bisa dipakai sebagai tolok ukur kompetensi.

Asal-usul wacana dan fenomena yang disorot

Wacana penghapusan kenaikan kelas otomatis muncul dari rekomendasi Dewan Pendidikan pada Konvensi Pendidikan Indonesia XII di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, sebelumnya juga menyoroti fenomena "Rajin Malas Sama Saja" (RMS), ketika siswa yang kurang berusaha tetap naik kelas otomatis.

Perlunya fleksibilitas untuk kebutuhan khusus

Meski mendukung standar akademik, Untari menegaskan kebijakan harus sensitif terhadap karakteristik dan potensi siswa. Ia mencontohkan atlet atau siswa yang fokus pada bidang tertentu.

"Kalau anak-anak kita yang jadi atlet, beban akademiknya jangan dikasih banyak-banyak karena fokus mereka pada keberhasilan olahraga fisik. Tapi untuk persiapan dunia kerja, kan harus ada standar dan ukurannya. Model tanpa screening atau proses menuju jenjang berikutnya menjadikan orang malas belajar. Menurut saya, ini sesuatu yang seharusnya sejak kemarin dilakukan,"

Untari berharap penerapan standar tetap memberi ruang bagi pengembangan minat dan bakat tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.

Dengan demikian, evaluasi sistem kenaikan kelas harus diarahkan pada penguatan kualitas pendidikan melalui standar kompetensi terukur, sekaligus menjaga fleksibilitas untuk kebutuhan khusus peserta didik.