19 Daerah Darurat Kekeringan di Jatim, DPRD Minta Mitigasi

SURABAYA — Sebanyak 19 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status darurat kekeringan. Menyusul proyeksi puncak El Nino pada Agustus–September 2026, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendesak perubahan pola penanganan dari respons darurat menjadi mitigasi terencana dan berkelanjutan.

Kondisi lapangan dan keluhan warga

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Eddy Paripurna, menyatakan kekeringan yang berulang menandakan masalah tata kelola yang belum tuntas. Ia mencontohkan beberapa desa di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, yang hampir setiap tahun kekurangan air bersih.

• Watulumbung
• Karangjati
• Cukurguling
• Pancur
• Bulukandang

"Setiap tahun masyarakat menghadapi persoalan yang sama. Ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu menyelesaikan masalah kekeringan secara tuntas. Kalau terus berulang, berarti ada yang salah dalam tata kelola penanganannya," ujar Eddy, Sabtu (8/8/2026).

Desakan perubahan kebijakan

Eddy menilai distribusi air bersih tetap diperlukan untuk meringankan beban sementara. Namun, ia mengingatkan agar distribusi tidak menjadi solusi utama setiap musim kemarau.

"Jangan sampai setiap musim kemarau pemerintah hanya sibuk mengirim tangki air. Negara harus hadir dengan solusi yang menyelesaikan persoalan dari hulunya, bukan sekadar memadamkan keadaan darurat," tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengambil peran lebih besar, terutama di daerah yang terus berulang mengalami krisis air.

"Pemprov harus turun tangan. Harus ada kebijakan yang serius agar persoalan kekeringan di beberapa wilayah di Jatim, termasuk Pasuruan, benar-benar tertangani. Jangan biarkan masyarakat menjadi langganan krisis air setiap tahun," katanya.

Rencana mitigasi yang diusulkan

Untuk mengurangi risiko jangka panjang, fraksi tersebut merekomendasikan pendekatan lintas sektor dan investasi infrastruktur sumber daya air. Rekomendasi utama meliputi:

• Pembangunan dan rehabilitasi embung, waduk, dan sumur dalam
• Pembangunan jaringan irigasi dan sistem pompanisasi
• Konservasi daerah tangkapan air dan penguatan sistem peringatan dini berbasis data BMKG
• Percepatan akses air bersih sementara di daerah terdampak

Fraksi juga meminta keterlibatan BPBD, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, BMKG, serta pemerintah kabupaten/kota dan desa dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Ancaman terhadap sektor pertanian

Di sektor pertanian, Eddy mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu gagal panen. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan antara lain penyesuaian pola tanam, penyediaan pompa irigasi, bantuan sarana produksi, dan perlindungan bagi petani.

"Kekeringan bukan lagi persoalan cuaca semata, tetapi sudah menjadi tantangan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus berani berinvestasi pada infrastruktur sumber daya air dan sistem mitigasi yang berkelanjutan. Jangan sampai rakyat hanya mendapat perhatian ketika tangki air datang, tetapi dilupakan setelah musim hujan tiba," pungkas legislator tersebut.

Menjelang puncak El Nino, desakan untuk beralih dari respons darurat menuju mitigasi jangka panjang menjadi semakin mendesak agar dampak terhadap ketersediaan air dan ketahanan pangan dapat diminimalkan.