Kejar Target 8% pada 2029, DPR Minta Perkuat Koordinasi Pemerintah

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta pemerintahan memperkuat koordinasi antarkementerian dan mempercepat pelaksanaan program untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Nusantara II, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, setelah data menunjukkan pertumbuhan kuartal II 2026 mencapai 5,29% dan akumulasi semester I pada 5,4%.

Data pertumbuhan dan sinyal kebijakan

Kamrussamad menilai capaian 5,29 persen pada kuartal kedua menunjukkan arah kebijakan program prioritas nasional mulai berdampak pada ekonomi. Ia menyebut angka semester pertama yang sudah mencapai 5,4 persen sebagai indikator awal keberhasilan kebijakan fiskal dan program-program prioritas pemerintah.

"5,29% itu adalah pertumbuhan di kuartal kedua tahun 2026. Akumulasi untuk semester pertama itu sudah di 5,4%. Artinya bahwa di kuartal kedua ini ternyata mulai terasa arah kebijakan program prioritas nasional kita, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,"

Empat sumber utama pendorong pertumbuhan

Menurut Kamrussamad, mencapai target 8 persen membutuhkan dukungan dari empat sumber utama. Keempat sumber tersebut harus saling melengkapi agar target jangka menengah dapat tercapai.

• APBN sebagai stimulus fiskal dan belanja pemerintah.
• Investasi asing untuk menambah modal dan teknologi.
• Investasi domestik untuk memperkuat rantai nilai dalam negeri.
• Konsolidasi BUMN, khususnya peran Danantara sebagai entitas negara.

Peran Danantara dan tuntutan DPR

Kamrussamad meminta perhitungan kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi disampaikan secepatnya. Ia menegaskan DPR masih menunggu angka konkret dari pemerintah, termasuk proyeksi kontribusi Danantara Investment Management (DIM) sebagai State-Owned Enterprise.

Perbaikan koordinasi dan komunikasi publik

Selain data dan sumber pendanaan, politik koordinasi menjadi sorotan. Kamrussamad menilai perlu ada perbaikan sinergi antara kementerian koordinator dan kementerian teknis untuk memastikan implementasi program tepat sasaran, tepat waktu, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Harus diperbaiki koordinasi lintas sektor, khususnya kementerian antara Kementerian Koordinator dan kementerian teknis, ini implementasinya masih harus terus diperbaiki. Implementasi supaya capaian pelaksanaan program itu bisa benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat buat masyarakat,"

Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah yang lebih baik untuk mengurangi ketidakpastian di pasar dan publik. Kamrussamad berharap kebijakan pemerintah berjalan seimbang antara pro-growth, pro-jobs, dan pro-business.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan target pertumbuhan 8 persen yang ambisius, fokus sekarang bergeser pada pelaksanaan program, transparansi kontribusi BUMN seperti Danantara, serta peningkatan koordinasi antarlembaga. DPR menunggu data dan langkah konkrit pemerintah untuk memastikan target jangka menengah itu dapat dikejar tanpa mengorbankan stabilitas pasar dan kesejahteraan masyarakat.