Kebakaran Desa Adat Sade, DPR Minta Audit dan Mitigasi

Komisi VII DPR RI mengingatkan perlunya penguatan sistem mitigasi dan audit keselamatan setelah kebakaran hebat yang melanda Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu, 22 Agustus 2026. Insiden itu merusak ratusan bangunan tradisional dan menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan kawasan adat di Indonesia.

Rekomendasi DPR: audit keselamatan dan mitigasi berbasis masyarakat

Anggota Komisi VII DPR, Siti Mukaromah, meminta pemerintah menjadikan peristiwa ini sebagai momentum memperkuat langkah pencegahan. Ia menekankan pentingnya audit keselamatan menyeluruh di desa-desa adat yang masih mempertahankan bangunan tradisional.

"Kebakaran Desa Adat Sade, bukan hanya duka bagi masyarakat Suku Sasak, tetapi juga kehilangan bagi Indonesia. Karena yang terdampak bukan sekadar rumah warga, melainkan bagian dari warisan budaya yang hidup dan diwariskan lintas generasi,"

— Siti Mukaromah, Anggota Komisi VII DPR (PKB)

Siti juga mengingatkan bahwa pemulihan harus mencakup aspek sosial dan ekonomi, tidak hanya rekonstruksi fisik. Ia menyoroti ketergantungan pendapatan warga pada pariwisata, kerajinan tangan, dan tenun tradisional.

"Jangan menunggu desa adat lain terbakar baru kemudian kita melakukan evaluasi. Pemerintah harus melakukan pencegahan sekarang,"

— Siti Mukaromah

Skala kerusakan dan dampak ekonomi

Pemerintah melaporkan ada 167 bangunan dan aset terdampak. Data Kementerian Kebudayaan mencatat kerusakan meliputi rumah adat, toko kerajinan, lumbung, dan fasilitas pendukung lain yang penting bagi kehidupan komunitas.

Dampak ekonomi langsung terlihat pada aktivitas kerajinan, perdagangan, dan pariwisata. Pemerintah diminta menyiapkan bantuan agar warga dapat kembali berpenghasilan, termasuk dukungan alat tenun dan perlengkapan kerajinan.

Rencana pemulihan Kementerian Kebudayaan

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menempatkan pemulihan Sade sebagai prioritas. Menteri menyatakan perlindungan kawasan dan pemulihan benda-benda budaya harus dilakukan cepat dan terkoordinasi.

Kemenbud merancang pemulihan melalui tiga fokus: memperbaiki kondisi fisik kawasan, menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, serta menyelamatkan dan memulihkan objek pemajuan kebudayaan. Rekonstruksi akan menggunakan material tradisional seperti kayu, bambu, ijuk, dan alang-alang, sekaligus memperkuat fasilitas mitigasi kebakaran.

Pelestarian pengetahuan dan kesiapsiagaan bencana

Selain bangunan, kebakaran juga menghancurkan bagian dari koleksi manuskrip dan warisan pengetahuan. Kemenbud menyiapkan dokumentasi, digitalisasi, serta pembuatan duplikasi berdasarkan koleksi sejenis yang tersimpan di museum setempat.

Tahapan pemulihan dimulai dengan pengamanan lokasi, penyelamatan material budaya yang tersisa, pengukuran arsitektur, inventarisasi benda budaya, kajian teknis, hingga pemulihan bangunan dan penguatan kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat.

Rekomendasi DPR dan rencana Kemenbud menekankan perlunya langkah preventif di kawasan adat lain, seperti Wae Rebo (NTT), agar tragedi serupa tidak berulang. Upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat menjadi krusial untuk mempertahankan nilai budaya sekaligus melindungi keselamatan warga.