Kementerian Kembangkan Kawasan Transmigrasi jadi Pusat Ekonomi

Kementerian Transmigrasi mengumumkan rencana transformasi sejumlah kawasan transmigrasi menjadi pusat perekonomian terintegrasi pada Rabu, 12 Agustus 2026. Percepatan ini menitikberatkan pengembangan wilayah di Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah lokal.

Transformasi fokus dari permukiman ke ekonomi

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan program baru menggeser paradigma transmigrasi dari sekadar permukiman dan pertanian menjadi kawasan ekonomi produktif. Pemerintah menargetkan pembangunan ekosistem investasi yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, bukan hanya kuantitas, program transmigrasi.

Investasi dan proyek di Kepulauan Riau

Beberapa lokus pengembangan utama adalah Batam, Rempang, dan Galang. Menurut kementerian, lahan seluas 350 hektare di Galang telah mendapat hak pengelolaan untuk kegiatan industri dan investasi.

"Jadi tadi kalau bicara lokus, satu adalah Batam. Rempang dan Galang,"

"Fokusnya industri dan beberapa juga sudah bahkan, saya sampaikan, kami diberikan semacam hak pengelolaan untuk 350 hektare yang ada di Galang."

Sebagian area di Galang telah dilirik investor untuk pembangunan galangan kapal. Pemerintah memperkirakan nilai investasi mencapai triliunan rupiah dan akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar.

"Nilai investasinya cukup besar, mencapai triliunan rupiah. Tidak hanya memiliki nilai investasi tetapi juga dengan pemanfaatan tersebut dapat menyerap tenaga kerja lokal,"

Proyeksi penyerapan tenaga kerja

Kementerian memproyeksikan pemanfaatan kawasan transmigrasi seluas 150 hektare mampu menyerap sekitar 21.000 tenaga kerja. Angka ini menjadi dasar kebijakan pengembangan agar dampak ekonomi langsung menuju masyarakat lokal dan wilayah sekitarnya.

Potensi logam tanah jarang di Mamuju

Di Sulawesi Barat, fokus berada pada Mamuju, yang memiliki potensi logam tanah jarang. Pemerintah telah menjajaki eksplorasi komoditas ini bersama PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) dan melakukan koordinasi lintas kementerian.

Langkah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam tanpa mengabaikan tata kelola dan keberlanjutan lingkungan.

Program prioritas dan digitalisasi data kawasan

Kementerian menetapkan revitalisasi 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional sebagai bagian dari agenda RPJMN 2025-2029. Program ini mencakup pengembangan terintegrasi, digitalisasi data kawasan, dan pembentukan ekosistem investasi untuk memperluas kesempatan kerja.

Pemerintah menegaskan pembangunan transmigrasi ke depan tidak lagi berorientasi pada pembukaan lahan atau pemindahan massa, melainkan pada penciptaan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.