SLD Ajak Mahasiswa Kawal Demokrasi dan Jaga Persatuan

Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) mengajak mahasiswa dan pemuda untuk terus mengawal demokrasi dan menjaga persatuan bangsa. Ajakan disampaikan dalam sarasehan bertajuk Solidaritas Nasional untuk Indonesia Tangguh di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026. Kegiatan ini menyorot peran kontrol sosial, isu reformasi, kondisi ketenagakerjaan, dan peran pers dalam menyampaikan aspirasi.

Mahasiswa sebagai pengawal demokrasi

Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, menilai aksi demonstrasi di berbagai daerah merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintahan. Ia menyatakan penyampaian aspirasi adalah bagian wajar dari sistem demokrasi ketika publik melihat persoalan tata kelola pemerintahan.

"Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini,"

Fauzan menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara menyuarakan kritik dan menjaga stabilitas nasional. Ia mengingatkan agar narasi yang mengarah pada delegitimasi pemerintahan tidak menguasai gerakan mahasiswa.

"Kita harus bisa menjaga solidaritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendelegitimasi soliditas pemerintah hari ini,"

Reformasi Jilid II: relevansi dan risiko

Menurut Fauzan, narasi tentang "Reformasi Jilid II" kurang relevan dengan tujuan aspirasi mahasiswa. Ia menilai isu itu berpotensi mengganggu stabilitas dan mengalihkan perhatian dari tuntutan substantif.

Isu PHK dan tanggung jawab pemerintah

Staf Khusus Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wawan Sugiyanto, menanggapi kabar sejumlah perusahaan besar akan hengkang dan melakukan PHK. Ia menilai masalah ini tidak sepenuhnya kesalahan pemerintah, dan butuh pendekatan seimbang antara kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan.

Wawan menyebut upaya pemerintah terus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, solusi juga harus realistis agar iklim usaha tetap kondusif dan lapangan kerja terjaga.

"UMKM juga bagian dari lapangan kerja. Maka itu, pemerintah harus lebih menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan,"

Peran UMKM dan ekonomi kerakyatan

Wawan menekankan pentingnya penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia melihat UMKM sebagai sumber penciptaan lapangan kerja yang perlu didorong bersamaan dengan kebijakan untuk perusahaan besar.

Pers, kanal digital, dan substansi aspirasi

Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam PB HMI, Niswatus Shabrina, menegaskan penyampaian aspirasi adalah hak publik. Ia menyebut pers punya peran strategis sebagai ruang edukasi di tengah arus informasi digital.

"Kita bisa melihat beberapa kanal media dan podcast justru mengangkat isu lain yang keluar dari konteks pergerakan mahasiswa. Alih-alih terlihat berbeda, hal itu justru menjauh dari isu utama mahasiswa dan masyarakat,"

Shabrina mengingatkan agar diskursus di ruang digital tetap berfokus pada substansi pergerakan dan kepentingan publik.

Keseluruhan sarasehan menegaskan perlunya sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dunia usaha, dan pers untuk menjaga demokrasi yang sehat serta persatuan nasional di tengah dinamika politik dan sosial.