Praktisi Hukum Desak Kepastian Kasus Eks Pasar Kisaran
KISARAN — Praktisi hukum menyoroti lambatnya penyelesaian perkara dugaan penghasutan dan perusakan di eks Pasar Kisaran yang sudah bergulir lebih dari satu tahun. Anderson Siringoringo, mantan Kasat Reskrim Polres Asahan, mendesak penyidik dan penuntut umum segera menyelesaikan tarik-menarik berkas agar kepastian hukum ditegakkan, kata dia Rabu (10/6).
Proses pemberkasan berulang dan dikembalikan
Kasus tersebut disebut sudah dua kali dilimpahkan dari Polres Asahan ke Kejaksaan Negeri Asahan, namun dua kali pula dikembalikan dengan alasan berkas belum lengkap. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran karena status hukum para pihak tetap menggantung tanpa kejelasan.
Menurut Anderson, publik berhak mendapat penjelasan jelas tentang substansi kekurangan berkas yang dimaksud. Ia menilai petunjuk yang berulang atau multitafsir dapat membuat penyelesaian perkara tidak berujung.
Praktisi hukum minta transparansi dan kecepatan
"Jika benar berkas perkara telah dua kali dilimpahkan dan dua kali pula dikembalikan, maka publik berhak mengetahui secara jelas dan terukur apa substansi kekurangan yang dianggap belum terpenuhi. Jangan sampai terjadi situasi di mana petunjuk yang diberikan bersifat berulang-ulang atau menimbulkan multitafsir sehingga penyelesaian perkara menjadi tidak berujung," ujar Anderson.
Ia menegaskan perbedaan pendapat antara penyidik dan jaksa memang biasa dalam praktik penegakan hukum. Namun perbedaan itu tidak boleh menghentikan perkara pada tahap pemberkasan.
Langkah yang diminta
Anderson menyampaikan bahwa hukum acara pidana dirancang untuk membawa perkara ke pengadilan agar kebenaran materil dapat diuji oleh majelis hakim. Ia meminta proses administrasi tidak mengalahkan proses hukum.
- Jika unsur pidana terpenuhi, lanjutkan ke persidangan secara sah dan cepat.
- Jika tidak ada unsur pidana, hentikan perkara melalui prosedur yang sah.
- Jika berkas kurang, jelaskan kekurangannya secara rinci dan terukur ke publik.
Anderson menyampaikan pernyataan tersebut didampingi rekan sejawatnya, Awaluddin. Ia menekankan jangan biarkan perkara berada di wilayah abu-abu yang hanya menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Dampak dan prospek
Penundaan berulang dalam tahap pemberkasan berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap proses penegakan hukum di tingkat daerah. Para pihak yang terkait juga mengalami ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.
Ke depan, penyelesaian yang transparan dan cepat diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan setiap perkara diuji secara substantif di pengadilan, atau dihentikan bila tidak memenuhi unsur pidana.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...