Tanjungbalai Terima Piagam; 6.110 Posbankum Diresmikan di Sumut

Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, atas dukungan terhadap program bantuan hukum. Piagam diterima Plh Wali Kota Muhammad Fadly Abdina saat acara Penguatan Bantuan Hukum dan Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (10/6).

Tujuan peresmian dan penguatan akses hukum

Acara diselenggarakan untuk memperkuat akses bantuan hukum melalui Posbankum desa dan kelurahan. Kegiatan juga bertujuan meningkatkan kolaborasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Selain itu, program mendorong penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice agar penyelesaian lebih humanis dan berkeadilan.

Penekanan pada pendekatan restoratif

Menteri Hukum dan HAM menekankan bahwa pemulihan kondisi sosial masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam penyelesaian persoalan hukum. Ia mendorong agar Posbankum berkoordinasi dengan aparat keamanan dan jaksa guna membangun kembali harmoni sosial.

Capaian Posbankum di Sumatera Utara

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi SH MH, melaporkan bahwa hingga kini telah terbentuk sebanyak 6.110 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di provinsi tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kolaborasi seluruh kepala daerah di Sumatera Utara.

Ia menambahkan bahwa berbagai kegiatan penyuluhan hukum telah dan terus dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

Pesan Gubernur Sumut

Melalui Posbankum, penyelesaian dapat dilakukan secara damai melalui musyawarah dan pendekatan restorative justice guna menghindari konflik berkepanjangan serta menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai

Usai peresmian, Plh Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan bantuan hukum, khususnya bagi warga Tanjungbalai. Ia menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mendukung penuh program ini agar kelompok rentan memperoleh akses keadilan yang lebih merata.

Kami siap mendukung program bantuan hukum agar masyarakat Kabupaten Tanjungbalai mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah dan merata.

Peserta dan tindak lanjut

Hadir pada acara unsur Forkopimda Sumatera Utara, kepala daerah, ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta perwakilan dari pemerintah kota, termasuk Kabag Hukum Setdako Tanjungbalai Herman Gultom.

• Peresmian ditandai dengan pemukulan gondang oleh Gubernur Sumut dan Menteri Hukum dan HAM.
• Program akan dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan dan pendampingan hukum di tingkat desa/kelurahan.

Dengan bertambahnya Posbankum dan keterlibatan multi-pihak, diharapkan penyelesaian sengketa di masyarakat semakin cepat, inklusif, dan mengutamakan pemulihan hubungan sosial.