Pemerintah Padamkan Karhutla 100 Ha di Sumatra dan Kalimantan
Pemerintah berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan seluas 100 hektare di kawasan Tahura Senami, Kabupaten Batanghari, Jambi, serta menangani titik api seluas 7,23 hektare di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Operasi darat di Jambi dimulai Sabtu, 29 Agustus 2026, dan data penanganan diungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum pada Minggu, 30 Agustus 2026.
Operasi pemadaman di Jambi
Tim gabungan melakukan pemadaman intensif di Tahura Senami sejak akhir Agustus. Dukungan melibatkan Manggala Agni, TNI, Polsek Muara Bulian, BPBD, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra VI.
Di lapangan, petugas menyiagakan peralatan dan fasilitas air untuk mendukung operasi. Langkah teknis termasuk pemboran dua sumur air tanah dan pengerahan beberapa unit tangki air portable.
Penanganan di Kalimantan
Di Kalimantan, titik api terpantau di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Berau. Di Berau, kebakaran menghanguskan vegetasi semak belukar pada empat lokasi dengan luas 0,5 ha dan 2 ha.
Operasi di Berau berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 18.30 WITA. Personel gabungan dari BPBD, Damkar, TNI, Polres Berau, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara, serta masyarakat setempat terlibat aktif.
Dukungan alat dan personel
Pihak yang dikerahkan antara lain BWS Kalimantan II dan V. Di Palangka Raya, BWS mengerahkan satu mobil tangki berkapasitas 4.000 liter untuk pengisian armada pemadam.
BWS Sumatra VI membawa satu dump truck, dua pompa robin, serta tiga tangki air portable dengan kapasitas total 3.000 liter. Selain itu, satu mobil angkut Manggala Agni dan tiga mobil tangki tambahan disiagakan.
- Pemboran dua sumur air tanah untuk menambah pasokan air;
- Satu unit mobil tangki 4.000 liter di Palangka Raya;
- Tiga tangki air portable (total 3.000 liter) dan dump truck di Jambi.
Koordinasi lintas sektor dan kesiapsiagaan
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Kemen PU fokus memanfaatkan infrastruktur sumber daya air secara optimal untuk penanggulangan bencana.
"Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanggulangan bencana, menjaga ketersediaan air, melindungi lingkungan, serta menjamin keselamatan masyarakat," kata Menteri Dody.
Operasi udara dan pemantauan regional
Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH/BPLH, Rizal Irawan, menyampaikan operasi dilakukan masif, baik udara maupun darat. Puluhan helikopter dan pesawat dikerahkan untuk water-bombing dan modifikasi cuaca.
"Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat... sedangkan operasi darat didukung ribuan personel gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan," ujar Rizal Irawan.
Rizal juga menyatakan pemerintah memantau pergerakan angin dan trajektori asap secara bersama negara tetangga berdasarkan data BMKG. Tujuannya mencegah krisis transboundary haze atau polusi asap lintas batas.
Implikasi dan langkah ke depan
Pemadaman menunjukkan respons terpadu antarlembaga dan peningkatan kesiapan infrastruktur air. Namun, upaya pencegahan lebih lanjut tetap diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang saat musim kering.
Koordinasi lintas sektor dan pemantauan regional akan terus diperkuat untuk menghadapi potensi lonjakan titik api dan krisis asap ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Baleg Setujui RUU Penyiaran untuk Dibawa ke Paripurna
Baleg DPR menyetujui RUU Penyiaran untuk dibawa ke Paripurna; RUU mengatur konten, platform digital, dan lar...
Tinjau Bantuan Pangan di Karawang, Bapanas Pastikan Tepat Sasaran
Andi Amran tinjau penyaluran Bantuan Pangan di Karawang (31 Agustus 2026) dan pastikan alokasi Juli–Septembe...
Kemenbud Gelar Pameran Khusus untuk Mengenang Maestro Nasirun
Kementerian Kebudayaan akan menggelar pameran khusus di Galeri Nasional untuk mengenang maestro seni rupa Na...
Bapanas Perintahkan Satgas Awasi Harga Beras di 13 Provinsi
Bapanas perintahkan Satgas pengawasan harga beras di 13 provinsi hingga Desember 2026 untuk memastikan harga...
Survei: 56,2% Publik Puas dengan Kinerja Pemerintah Prabowo-Gibran
Survei Agustus 2026: 56,2% publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran; MBG dan program yang mula...
Pendaftaran Merek Hanya 32 Hari, Menkum: Tercepat di Dunia
Kemenkum menargetkan pendaftaran merek selesai dalam 32 hari pada 2027, bagian dari transformasi digital DJK...