Puan Desak Pemerintah Selesaikan Karhutla, 70.239 Balita ISPA
Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera menuntaskan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena kabut asap menimbulkan dampak kesehatan serius, khususnya pada anak-anak. Hingga 17 Oktober 2026 tercatat 70.239 kasus ISPA pada balita di tujuh provinsi terdampak, menurut data Kementerian Kesehatan. Puan menegaskan penanganan tidak boleh hanya memadamkan api, tetapi juga harus melindungi anak, memastikan akses layanan kesehatan, serta pendampingan selama masa pemulihan.
Data kasus dan kelompok terdampak
Menurut laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, total kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi mencapai 311.363 kasus. Dari angka itu, 70.239 dialami anak di bawah lima tahun, sementara kelompok lanjut usia tercatat 49.634 kasus. Puan menyatakan angka tersebut perlu menjadi prioritas dalam penentuan langkah penanganan.
| Keterangan | Jumlah kasus (per 17 Okt 2026) |
|---|---|
| Total ISPA di 7 provinsi | 311.363 |
| ISPA pada balita (<5 tahun) | 70.239 |
| ISPA pada lanjut usia | 49.634 |
Permintaan kebijakan dan layanan
Puan menekankan bahwa pemadaman api harus dilakukan masif. Namun, strategi penanggulangan juga harus memprioritaskan perlindungan anak dari paparan asap. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah menyediakan fasilitas medis, peralatan, dan dukungan tenaga kesehatan di wilayah terdampak.
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” ujar Puan.
Ia juga mendesak jaminan agar korban karhutla tidak terbebani biaya pengobatan. Menurut Puan, layanan BPJS harus dapat diakses tanpa hambatan bagi masyarakat terdampak. Selain itu, pemulihan anak tidak boleh dihentikan hanya karena api sudah padam atau kualitas udara mulai membaik.
Dampak jangka panjang dan peringatan organisasi
Organisasi seperti Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) bersama beberapa lembaga menyebutkan potensi dampak jangka panjang paparan asap pada anak. Laporan Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan mengutip temuan dari bencana 1997, yang mengaitkan paparan asap dengan gangguan pertumbuhan.
- Anak yang terpapar pada masa kandungan atau kanak-kanak dilaporkan rata-rata 3,3 cm lebih pendek pada usia 17 tahun.
- Periode 1997 juga dikaitkan dengan sekitar 15.600 kematian bayi akibat bencana karhutla.
PFI memperingatkan risiko lost generation, yakni potensi hilangnya kualitas hidup dan produktivitas generasi muda akibat paparan asap berulang sejak dini.
Wilayah terdampak dan langkah DPR
Karhutla dilaporkan terjadi di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi: Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Puan meminta perhatian khusus bagi orang tua perawat anak sakit, tenaga kesehatan, petugas, dan relawan yang bertugas di lapangan.
Puan menyatakan pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan komisi-komisi terkait untuk mengawal keputusan pemerintah dan dukungan yang diperlukan. Ia menekankan prioritas penentuan wilayah dan alokasi sumber daya harus mempertimbangkan tingkat dampak pada keluarga yang rentan.
Keberhasilan penanganan, menurut Puan, tidak cukup diukur dari padamnya api. Pemerintah harus memastikan masyarakat terlindungi dari dampak asap, anak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan, dan proses pemulihan berlangsung sampai risiko kesehatan yang masih ada tertangani.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Said Abdullah Desak Perkuat Mitigasi Kekeringan dan Karhutla Jatim
Said Abdullah minta pemerintah daerah perkuat mitigasi menghadapi kekeringan dan karhutla di Jawa Timur sebe...
Said Abdullah: Perkuat Mitigasi Kekeringan dan Karhutla di Jatim
Said Abdullah minta pemerintah daerah Jatim perkuat mitigasi kekeringan dan karhutla, termasuk pemetaan sumb...
PDI-P Soroti Penurunan Postur APBD Magetan 2027
Fraksi PDI‑P DPRD Magetan nilai APBD 2027 menyusut dan ajukan enam rekomendasi perbaikan sebelum pengesahan.
DPRD Kawal Pembangunan Kampus II UB di Kepanjen Rp115 Miliar
DPRD Malang kawal pembangunan Kampus II UB di Kepanjen senilai Rp115 miliar; progres 50% dan target selesai...
Abidin Fikri Salurkan Bantuan ATENSI untuk 99 Penyandang Disabilitas di Bojonegoro
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri, menyalurkan bantuan ATENSI kepada 99 penyandang disabilitas dan l...
Deni Wicaksono: Alihkan Anggaran APBD ke Mitigasi Kekeringan
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono minta APBD dialihkan ke mitigasi kekeringan dan karhutla setelah musim...