Kajari Samosir Kunjungi Ketua DPRD, Perkuat Koordinasi

PANGURURAN — Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Akwan Aan, didampingi Kepala Seksi Intelijen Juna Karo-karo, melakukan kunjungan ke ruang kerja Ketua DPRD Samosir pada Senin (31/8). Kunjungan bertujuan mempererat hubungan kelembagaan dan membangun koordinasi untuk mendukung program pembangunan daerah.

Kunjungan dan tujuan

Kunjungan ini merupakan langkah awal memperkuat komunikasi antara aparat penegak hukum dan lembaga legislatif di Kabupaten Samosir. Agenda utama adalah menjajaki sinergi kerja agar kebijakan daerah berjalan efektif dan terkawal secara hukum.

Dukungan Kejaksaan untuk pembangunan

Akwan Aan menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Samosir untuk mendukung program pembangunan daerah melalui peran hukum yang jelas. Ia menyebutkan beberapa fungsi kunci yang akan dijalankan, yakni pendampingan hukum, pengawasan, dan penegakan hukum secara profesional.

"Melalui fungsi pendampingan hukum, pengawasan, serta penegakan hukum yang profesional dan berintegritas," ujar Akwan.

Respon DPRD dan harapan bersama

Pihak DPRD menyambut baik inisiatif kunjungan tersebut. Dalam pertemuan, Nasip Simbolon menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Akwan dan rombongan. Ia mendorong agar kerja sama terus ditingkatkan demi kemajuan daerah.

"Mari kita jalin sinergitas antar lembaga untuk mewujudkan pembangunan Samosir yang lebih baik lagi di masa yang akan datang," ujar Nasip Simbolon.

Nasip menekankan pentingnya hubungan yang erat antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Implikasi dan langkah ke depan

Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan memperluas ruang kerja sama teknis. Mereka berharap kolaborasi itu akan mendukung percepatan program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Samosir.

Dengan pertemuan ini, tercipta pijakan awal bagi sinergi kelembagaan yang lebih kuat antara Kejaksaan dan DPRD Samosir, serta peluang konkret untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.