Rudianto Desak Perangi Judol setelah 200 Ribu Anak Terpapar

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendesak pemerintah segera menjadikan judi daring atau judol sebagai musuh bersama setelah data menunjukkan sekitar 200 ribu anak di Indonesia terpapar praktik ilegal itu. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2026.

Desakan penindakan tegas

Rudianto meminta pemerintah tidak tinggal diam dan mengambil langkah pencegahan serta penindakan tegas terhadap seluruh jaringan judol. Ia menilai pembiaran terhadap situs dan aplikasi perjudian daring berisiko memperkuat asumsi bahwa praktik itu dapat dibiarkan.

"200 ribu remaja kita terpapar judol. Pemerintah tidak boleh berdiam, tetapi harus melakukan langkah pencegahan dan penindakan,"

Menurut Rudianto, upaya penindakan harus menyasar semua platform yang diduga menjadi bagian dari sindikat, termasuk pemblokiran situs, penutupan aplikasi ilegal, dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Data dan cakupan korban

Data yang diungkap pemerintah menjadi bukti adanya ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, sebelumnya menyatakan hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi daring, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun.

Angka ini memicu seruan dari DPR dan pemerhati anak agar tindakan pencegahan dan edukasi diperkuat di tingkat keluarga dan sekolah.

Langkah penegakan dan investigasi

Rudianto menyinggung pengungkapan aparat terhadap operasi perjudian yang melibatkan warga negara asing. Ia menyebut penindakan terhadap sekitar 320 tersangka WNA harus dilanjutkan hingga menembus akar jaringan kriminal.

Menurutnya, pengusutan menyeluruh penting agar sindikat tidak hanya mengalami pemutusan sementara, tetapi juga mengalami keruntuhan struktur organisasinya.

Edukasi dan pencegahan

Selain penegakan hukum, DPR meminta pemerintah memperkuat program edukasi untuk anak dan remaja tentang bahaya perjudian daring. Rudianto memperingatkan dampak buruk jangka panjang jika kebiasaan ini dibiarkan tumbuh.

"Kalau dampaknya dirasakan remaja kita, mentalnya bisa rusak. Tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan segala cara,"

Guna melindungi keluarga dan anak, pemerintah mengajak seluruh pihak menjadi garda terdepan dalam edukasi dan pengawasan, serta saling mengingatkan agar praktik ilegal tidak menjangkau generasi muda.

Implikasi ke depan

Kasus ini menempatkan pemerintah dan penegak hukum pada titik kritis: mempercepat tindakan teknis dan hukum sembari mendorong kampanye pencegahan yang efektif. Jika tidak diatasi, risiko sosial dan kriminalitas di kalangan anak-anak berpotensi meningkat.