Cakupan JKN di Kabupaten Kediri Capai 98%, Akses Layanan Jadi PR
KEDIRI — Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kediri tercatat mencapai 98 persen. Namun anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto menekankan pentingnya memastikan akses layanan, status kepesertaan aktif, dan pemahaman prosedur berobat oleh masyarakat.
Capaian UHC dan peran daerah
Pulung menyampaikan capaian itu saat sosialisasi program JKN-Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Gedung Bagawanta, Kabupaten Kediri, Minggu (18/10/2026). Kegiatan dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdiantoro dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Tutus Novita Dewi.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai dukungan pemerintah daerah melalui pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penting untuk mencapai angka tersebut.
“Kalau tidak ada peran dari kepala daerah untuk mendorong pembiayaannya dari APBD, pasti susah. Kepala daerah harus benar-benar konsen terhadap jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat,”
Fokus: kepastian status dan pemahaman prosedur
Meski prosentase kepesertaan tinggi, Pulung mengingatkan bahwa terdaftar belum berarti peserta paham cara memastikan kartu aktif atau mengetahui langkah saat kartu tidak aktif. Ia menilai ini sebagai pekerjaan rumah berikutnya.
Penekanan serupa disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi. Menurutnya, sosialisasi kini diarahkan agar masyarakat bisa memeriksa status, menggunakan layanan, dan mengajukan pengaduan bila menghadapi kendala.
“Yang kita khawatirkan itu masyarakat belum tahu cara melihat kartunya aktif atau tidak. Kalau belum aktif apa yang harus dilakukan, serta saat butuh layanan kesehatan prosedurnya bagaimana dan ke mana menyampaikan keluhan,”
Saluran layanan dan bantuan
BPJS Kesehatan menyediakan beberapa saluran untuk membantu peserta memeriksa status dan mendapatkan layanan. Pilihan ini juga ditujukan untuk memudahkan kelompok yang kesulitan menggunakan layanan digital.
- Aplikasi Mobile JKN untuk cek status dan informasi layanan
- WhatsApp layanan PANDAWA untuk komunikasi cepat
- BPJS Kesehatan Care Center di nomor 165
- Kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk pelayanan tatap muka
Tantangan implementasi dan langkah ke depan
Pulung dan BPJS menegaskan bahwa sosialisasi harus berkelanjutan agar warga tidak sekadar tahu program JKN, tetapi juga memahami hak dan prosedur untuk mengakses layanan. Fokus utamanya adalah memastikan peserta tahu status kepesertaannya dan jalur pengaduan bila membutuhkan bantuan.
Upaya ini diharapkan meningkatkan pemanfaatan jaminan kesehatan dan memperkuat pelaksanaan program JKN di Kabupaten Kediri.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
PDIP Jatim Ajak Gen Z Kuasai Media Sosial Lawan Disinformasi
DPD PDIP Jatim membekali 106 kader Gen Z di Surabaya (17/10/2026) dengan literasi digital, AI, dan keberania...
Gen Z Ikuti Sekolah Partai PDIP Jatim: Pengalaman Pertama dan Pemanfaatan AI
Tiga kader Gen Z mengikuti Sekolah Partai PDIP Jatim di Surabaya (17/10/2026) dan menyatakan materi, suasana...
PDI Perjuangan Jatim Kembangkan AI untuk Pendidikan Politik Nasional
DPD PDI Perjuangan Jatim kembangkan materi pendidikan politik berbasis AI; DPP setuju menjadikannya contoh n...
Turnamen Catur Piala DRJ Ngawi: Ratusan Peserta Siap Menuju POPDA
Turnamen Catur Piala DRJ di Rumah Dinas Wabup Ngawi diikuti ratusan peserta dan menjadi pemanasan seleksi me...
Risma: Segera Pulihkan Air Sumur Tercemar di Sumber Agung, Malang
Risma mendesak pemulihan cepat air sumur yang diduga tercemar pertambangan kapur di Sumber Agung, Malang, sa...
Sri Untari Meski Kaji Ulang Pembayaran Gaji ASN lewat Koperasi Merah Putih
Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari minta Kemenkop kaji wacana bayar gaji ASN lewat Koperasi Merah Putih ka...