Warga Pertanyakan Kualitas Jalan PSU di Belakang Kantor Camat Sitinjo

SIDIKALANG — Pembangunan jalan dalam program Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di belakang Kantor Camat Sitinjo, Kabupaten Dairi, menuai protes warga karena diduga perencanaan dan kualitasnya tidak matang.

Proyek, anggaran, dan pelaksana

Plang proyek menyebut pembangunan jalan bernilai Rp199.135.000, bersumber dari APBD Kabupaten Dairi (TKD) Tahun 2026. Pekerjaan dijadwalkan berlangsung Agustus—November 2026 dan dilaksanakan oleh CV Revano.

Keluhan warga setempat

Warga yang mengaku bermarga Siburian menyatakan lokasi pembangunan berada di tengah lahan jagung di belakang kantor camat. Menurutnya, jalan menuju ujung buntu itu sebelumnya adalah ladang, bukan area padat penduduk.

Warga juga meragukan struktur jalan yang hanya menggunakan lapisan base tipis tanpa perkerasan batu padas. Mereka khawatir ketahanan jalan akan terganggu ketika dilalui kendaraan berat.

"Jika jalan baru dibuka tapi tidak menggunakan perkerasan menggunakan batu padas, mana mungkin tahan. Sedangkan sebelumnya jalan yang dibangun itu adalah bekas tanaman jagung. Apalagi nanti setelah dilalui kendaraan roda empat pasti batunya akan terbenam,"

Keterangan PPK PUTR Dairi

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi, David Pasaribu, menjelaskan proyek tersebut merupakan kegiatan PSU di perumahan.

David mengatakan pekerjaan memang tidak memakai batu padas, melainkan hanya lapisan base. Namun sebelum pemasangan base, tanah telah dipadatkan dengan alat berat.

Menurut David, proses dan ketebalan base mengikuti analisa perencanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Dampak dan kekhawatiran

Warga khawatir jalan yang dibangun di bekas lahan pertanian tidak memiliki ketahanan jangka panjang. Tanpa perkerasan yang memadai, lapisan base berisiko amblas ketika beban kendaraan meningkat.

Selain itu, lokasi yang berujung buntu dinilai kurang strategis bila tujuan awal program PSU adalah menata infrastruktur perumahan yang melayani banyak pengguna.

Arah selanjutnya

Jika keluhan warga berlanjut, langkah selanjutnya adalah verifikasi lapangan oleh instansi terkait untuk memastikan ketebalan base dan metode pemadatan sesuai standar. Pengawasan teknis juga diperlukan agar anggaran publik menghasilkan infrastruktur yang tahan lama.