Jalan dan Jembatan Pascagempa di NTT Kembali Fungsional

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah kembali berfungsi per 30 Agustus 2026. Pemulihan ini dilakukan untuk mengembalikan konektivitas dan mempercepat layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Skala kerusakan dan pemulihan

Data penanganan hingga 30 Agustus 2026 mencatat 17 ruas jalan terdampak gempa. Kerusakan meliputi 88 titik longsor dan tiga patahan, yang menurut Kementerian PU kini seluruhnya telah diperbaiki dan dapat dilintasi kembali.

Selain itu, tercatat 14 jembatan dan tiga duiker terdampak. Semua struktur tersebut juga telah difungsikan kembali untuk mendukung mobilitas warga di wilayah terdampak.

Peralihan fokus ke jalan provinsi dan kabupaten

Kementerian kini mengalihkan fokus penanganan ke jaringan jalan provinsi dan kabupaten. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan pergeseran ini perlu karena jalan lokal menjadi jalur penghubung antarkabupaten.

"Kalau NTT secara umum sih: kalau jalan nasional sudah baik semua, kita sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten. Memang jalan provinsi, kabupatennya agak kecil-kecil, itu nanti beberapa titik yang memang itu menghubungkan antara kabupaten,"

Dampak pada fasilitas layanan dasar

Gempa juga merusak berbagai bangunan layanan publik. Hingga kini tercatat 651 prasarana gedung terdampak, dengan 152 prasarana yang telah diverifikasi secara bertahap.

• 112 prasarana pendidikan keagamaan
• 300 prasarana ibadah
• 238 prasarana kesehatan
• 17 gedung pemerintahan
• 1 gedung militer (sedang diverifikasi)

Menteri Dody menekankan sebagian besar kerusakan terjadi pada bangunan publik yang menjadi layanan dasar, seperti gereja, masjid, rumah sakit, dan puskesmas.

"Kalau dari PU, sangat banyak sebetulnya, karena ini kan gempa ya, yang hancur itu rata-rata bangunan kan. Jadi mungkin yang akan besar bangunan, apalagi itu bentuknya gereja, masjid, rumah sakit, puskesmas, gitu yang paling banyak,"

Sektor air minum dan penanganan Pulau Palue

Di sektor air minum, Kementerian PU mencatat 81 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) masuk dalam proses verifikasi kerusakan. Dua instalasi pengolahan lumpur tinja dan satu tempat pemrosesan akhir juga terdampak.

Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian PU menyiapkan pasokan air baku untuk sekitar 10.000 jiwa di Pulau Palue. Air baku ini akan diolah dan didistribusikan melalui SPAM kepada masyarakat.

Penanganan di Pulau Palue juga mencakup rencana pembangunan tanggul penahan ombak sepanjang 2,5 kilometer serta dermaga kapal untuk memperkuat perlindungan pesisir dan akses transportasi lokal.

Proses verifikasi berkelanjutan

Kementerian PU mengingatkan data infrastruktur terdampak dapat berubah karena potensi gempa susulan. Identifikasi dan verifikasi terus dilakukan agar penanganan di lapangan sesuai kondisi terbaru.