Aktivis: P3-TGAI Belum Selesaikan Masalah Irigasi di Aceh Tenggara

ACEH TENGGARA — Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang digulirkan di Aceh Tenggara pada 2026 masih dipertanyakan efektivitasnya. Aktivis dan mahasiswa setempat menyatakan proyek belum menyasar seluruh lahan persawahan yang membutuhkan, khususnya di Kecamatan Bukit Tusam dan Semadam. Sementara itu, pemerintah daerah dan penyelenggara program menyebut ada 247 titik yang menerima bantuan tahun ini.

Keluhan mahasiswa dan temuan lapangan

Bulkainisyah, aktivis mahasiswa dari Universitas Gunung Leuser Aceh, mengatakan hasil penelitian setahun terakhir menunjukkan masih banyak lahan tanpa jaringan irigasi memadai. Menurutnya, sejumlah petani tetap mengalami kekurangan pasokan air meski program sudah berjalan.

"Belum dapat menyelesaikan persoalan tata guna air irigasi di Aceh Tenggara. Artinya, masih banyak ditemui lahan persawahan yang membutuhkan pembangunan sarana bangunan tersebut,"

Dia menekankan titik-titik kritis berada di Bukit Tusam dan Semadam, yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pusat. Penilaian itu diperoleh saat melakukan penelitian lapangan selama setahun.

Jumlah lokasi dan sumber usulan

Pihak pelaksana menyatakan program P3-TGAI di Aceh Tenggara pada 2026 menargetkan 247 lokasi penerima manfaat. Dana dan proyek pembangunan jaringan tersebut merupakan serapan aspirasi anggota Komisi V DPR RI Dapil I Aceh.

Menurut PPK OP Sda-II BWS Sumatera-I Aceh, Syafrepi Hasibuan, usulan proyek datang dari beberapa partai politik yang menyampaikan aspirasi melalui rumah aspirasi anggota dewan.

"Ada 247 lokasi penerima manfaat di Aceh Tenggara tahun ini, merupakan usulan dari Golkar, PKS, PKB, PDIP, Gerindra dan Demokrat,"

Partai politik yang terlibat dalam pengusulan antara lain:

• Golkar
• PKS
• PKB
• PDIP
• Gerindra
• Demokrat

Tantangan dan implikasi

Meskipun alokasi untuk ratusan titik sudah ada, pertanyaan utama tetap pada pemerataan lokasi dan prioritas kebutuhan petani. Aktivis menilai proses perencanaan dan penentuan sasaran perlu lebih transparan agar titik-titik kritis tercover penuh.

Selain aspek teknis pembangunan, perlu koordinasi lintas pemerintahan untuk memastikan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi berkelanjutan. Tanpa langkah lanjutan itu, manfaat proyek berisiko tidak maksimal bagi peningkatan produksi pertanian lokal.

Ke depan, pemantauan independent dan data lapangan yang terverifikasi akan menjadi kunci memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan petani di Aceh Tenggara.