Benny Sinomba Turun Jabatan: Dari Kepala Dinas Jadi Staf Pemprov

MEDAN — Benny Sinomba, kerabat dekat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, resmi mengalami perubahan status dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Medan menjadi pegawai biasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Perubahan ini tercatat efektif sejak 1 Agustus 2026 dan menimbulkan sejumlah pertanyaan publik terkait penempatan dan alasan mutasi.

Perpindahan dan status baru

Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Sumut, Chusnul Fanani Sitorus, membenarkan perubahan status tersebut. Menurut Chusnul, saat ini Benny sudah bertugas di lingkungan Pemprov sejak Agustus 2026 dengan posisi sebagai staf.

"Saat ini Pak Benny Sinomba sudah bertugas di instansi Pemprov Sumut mulai dari bulan Agustus 2026 dengan posisi staf."

Penegasan itu disampaikan Chusnul pada Jumat, 21 Agustus 2026. Namun hingga kini belum ada detail resmi mengenai unit kerja atau tugas spesifik yang akan dijalankan Benny di Pemprov.

Keterangan resmi yang minim

Meski perubahan status dikonfirmasi, penempatan organisasi perangkat daerah (OPD) dan uraian tugas untuk Benny belum diumumkan. Ketidakjelasan ini memicu spekulasi sekaligus keingintahuan publik di Sumut.

Permintaan keterangan lebih lanjut kepada pihak berwenang belum membuahkan jawaban konkret. Publik masih menunggu informasi resmi tentang mekanisme adminstratif yang dipakai dan dasar mutasi itu.

Dampak birokrasi dan implikasi

Perpindahan dari jabatan struktural ke posisi staf bukan perubahan sepele. Penghapusan jabatan eselon biasanya berarti berkurangnya kewenangan, fasilitas, dan tanggung jawab yang melekat pada posisi sebelumnya.

Publik mempertanyakan mengapa seseorang yang memiliki kedekatan keluarga dengan kepala daerah mengalami downgrade jabatan. Pertanyaan itu memunculkan spekulasi apakah proses ini murni rotasi ASN atau ada faktor lain yang belum dijelaskan.

Apa yang berikutnya?

Sampai ada keterangan resmi dari Pemprov Sumut maupun Pemko Medan, posisi Benny masih tercatat sebagai staf tanpa kepastian unit kerja. Pengumuman lebih rinci diharapkan untuk meredam spekulasi dan memberi kepastian administrasi bagi yang bersangkutan.

Publik dan pengamat birokrasi akan terus memantau perkembangan, terutama jika ada penjelasan resmi terkait dasar mutasi dan penempatan organisasi yang baru.