Lokal

DPRD Medan Serahkan Pemandangan Umum atas Ranperda APBD 2027

Bagikan:
Wali Kota Medan Rico Waas hadir di rapat paripurna DPRD Medan membahas Ranperda APBD 2027

MEDAN — Wali Kota Medan Rico Waas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027 pada Senin (5/10). Rapat dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen dan menampung pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan kepala daerah.

Sorotan utama fraksi-fraksi

Beberapa fraksi memberi catatan penting dan meminta penjelasan lebih rinci dari Pemko Medan. Intinya, anggaran harus konkret dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Fraksi Gerindra: Anggaran harus kembali ke masyarakat

Fraksi Partai Gerindra, melalui Dame Dumasari Hutagalung, menegaskan APBD bukan sekadar angka. Menurutnya anggaran adalah instrumen politik yang bersumber dari uang rakyat dan harus kembali melalui pelayanan serta pembangunan nyata.

"Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah."

Gerindra meminta setiap OPD menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran: jumlah, tujuan, output, pendapatan yang dihasilkan, serta manfaat bagi masyarakat. Fraksi ini juga mendesak evaluasi terhadap kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa, serta program yang sulit diukur hasilnya.

Mengenai penanganan banjir, Gerindra menilai keberhasilan tidak boleh diukur hanya dari serapan anggaran. Yang diukur adalah jumlah titik banjir yang berhasil ditangani dan anggaran yang digunakan.

Fraksi Demokrat: Proyeksi fiskal dan efisiensi belanja

Fraksi Demokrat menyoroti proyeksi pendapatan dan alokasi belanja. Mereka meminta agar penyusunan APBD mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat."

Demokrat juga meminta penjelasan perubahan alokasi anggaran beberapa OPD dari KUA-PPAS yang sebelumnya disepakati. Fraksi ini mengingatkan agar efisiensi belanja tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik.

NasDem: Pelayanan kesehatan dan UMKM jadi perhatian

Fraksi Partai NasDem mendorong agar aspirasi masyarakat menjadi jiwa APBD 2027. Sorotan meliputi perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan yang adil, serta pendidikan yang tidak membebani orang tua.

NasDem menekankan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Keberhasilan UHC, kata fraksi ini, harus diukur dari kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan saat membutuhkan, bukan hanya dari status kepesertaan.

Mereka juga meminta perhatian pada keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil yang menghadapi kenaikan biaya usaha dan perubahan daya beli.

Proyeksi utama RAPBD 2027

Keterangan Proyeksi Perubahan (%)
Pendapatan Kota Medan Rp6,9 triliun lebih Turun 1,24%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4,1 triliun lebih Naik 4,28%
Belanja Daerah Rp7,1 triliun lebih Naik 2,29%

Tahapan pembahasan dan harapan

Pandangan fraksi-fraksi menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda APBD 2027. Masukan itu diharapkan menjadi bahan bagi Pemko Medan dalam menyempurnakan rancangan anggaran.

Rapat paripurna juga menjadi momen bagi Wali Kota Rico Waas untuk mengikuti langsung tanggapan fraksi. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan dengan fokus membuat anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait