Indonesia-Malaysia Percepat Kerja Sama Industri Halal

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima kunjungan Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wapres pada Kamis, 17 September 2026. Pertemuan menekankan percepatan kerja sama industri halal, rencana pembentukan Dewan Halal bilateral, serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Percepatan kerja sama halal dan peluang pasar global

Dalam pertemuan itu kedua pihak sepakat memperluas akses pasar produk halal. Mereka menilai produk halal memiliki potensi besar untuk menembus pasar global dan meningkatkan nilai ekspor kedua negara.

"Salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo untuk Yang Mulia. Terima kasih sekali untuk kedatangannya," kata Wapres Gibran saat membuka pertemuan.

Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyoroti besarnya permintaan produk halal di dunia. Ia menyebut nilai pasar global sekitar 1,3 triliun dolar AS, sehingga membuka peluang bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperbesar pangsa pasar.

"Produk halal ini, di market, kebutuhan di dunia bernilai 1,3 trillion US Dollar. Indonesia dan Malaysia mempunyai market share untuk menawarkan produk-produk halal ke seluruh dunia," ujarnya.

Rencana pembentukan Indonesia-Malaysia Halal Council

Kepala BPJPH Ahmad Haikal mengatakan Wapres meminta percepatan pembentukan ASEAN Halal Council. Sebagai langkah awal, Indonesia dan Malaysia berencana memprakarsai pembentukan Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir tahun ini.

"Mas Wapres sangat mendukung dan meminta segera dilakukan percepatan menuju ASEAN Halal Council. Ketika terwujud, ini sudah naik kelas halal," kata Haikal.

Inisiatif bilateral ini diharapkan menjadi model harmonisasi standar halal di kawasan dan memudahkan ekspor produk halal ke negara ketiga.

Kolaborasi pembangunan kawasan perdesaan

Selain sektor halal, kedua delegasi membahas kerja sama untuk memajukan kawasan perdesaan. Ahmad Zahid menyatakan kesamaan kondisi di beberapa wilayah kedua negara membuka ruang tukar pengalaman dan perencanaan bersama.

"Banyak similarity atau kesamaan antara Indonesia dan Malaysia, mungkin kita boleh berkongsi pengalaman. Boleh juga berkongsi perencanaan untuk memajukan kawasan-kawasan perdesaan," katanya.

Langkah ini didorong untuk meningkatkan kesejahteraan pedesaan melalui program yang saling melengkapi.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Isu pelindungan PMI juga menjadi topik penting. Wapres meminta perhatian khusus guna memastikan PMI memperoleh proteksi yang baik selama bekerja di Malaysia.

"Terkait pelindungan pekerja migran di Malaysia, Pak Wakil Presiden memesankan pentingnya proteksi yang bagus. Yang kedua terkait penambahan kuota untuk sektor formal. Karena yang ada memang masih dominan oleh informal," ujar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Mukhtarudin.

Indonesia mendorong penambahan kuota penempatan PMI pada sektor formal untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja.

Pertemuan ini menandai langkah konkret dua negara untuk memperkuat posisi bersama di pasar halal dunia sekaligus meningkatkan kerja sama sosial-ekonomi. Agenda selanjutnya mencakup finalisasi pembentukan Dewan Halal bilateral hingga akhir tahun dan pembahasan mekanisme perlindungan PMI secara lebih rinci.