Kemensos Buka Ruang Koreksi Data Sosial Ekonomi, Target 1 Minggu

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui data sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya akurat dan membuka ruang bagi warga untuk mengoreksi serta mengusulkan perubahan. Pernyataan itu disampaikan saat menerima aspirasi ratusan warga di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Pemerintah berjanji menindaklanjuti data yang diserahkan melalui proses verifikasi dan validasi bersama perwakilan warga dengan target penyelesaian satu minggu.

Pertemuan langsung antara pejabat dan warga

Gus Ipul dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menemui warga setelah aksi di depan kantor. Mereka kemudian mengajak peserta aksi masuk untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Warga mengeluhkan pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai tidak merepresentasikan kondisi ekonomi mereka.

"Kami akan terima semua aspirasinya. Kami akan terima semua data-datanya untuk kita lakukan pendalaman,"

Gus Ipul memastikan seluruh data yang diserahkan akan diverifikasi dan divalidasi bersama perwakilan warga.

Proses verifikasi dan target waktu

Kemensos akan mengkaji setiap data secara rinci. Menurut Gus Ipul, tahapan verifikasi dan validasi dilakukan satu per satu, lalu hasilnya akan disampaikan kepada pengirim data.

"Kemudian kita lakukan pengkajian dan kita tindaklanjuti. Kita lakukan verifikasi dan validasi satu per satu,"

Dia meminta perwakilan warga mengawal proses verifikasi terhadap sekitar 2.500 data yang dibawa koalisi warga. Hasil penelusuran ditargetkan diumumkan paling lambat seminggu.

Akses koreksi data dan mekanisme pengaduan

Warga dapat mengajukan usulan dan sanggahan data melalui beberapa kanal resmi. Wamensos Agus Jabo mengatakan data akan dipadankan dengan data pemerintah dan meminta pendampingan perwakilan warga selama proses itu.

"Datanya kita padankan. Nanti Pak Marlo asistensi supaya seminggu ini selesai,"

• Melalui aplikasi Cek Bansos
• Command Center: 171
• Layanan WhatsApp resmi Kemensos

Dampak dan konteks

Keluhan warga meliputi pemeringkatan desil yang dianggap tidak sesuai dan kasus keluarga yang semula menerima bantuan sosial lalu terhenti. Dea Melrisa, Juru Bicara Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan, menyatakan pihaknya membawa sekitar 2.500 data yang mencakup keterlambatan pendaftaran hingga kesalahan klasifikasi dalam DTSEN.

"Dari posko yang telah kita buka, ada kurang lebih 2.500 data yang tidak sesuai. Bahkan ada yang tidak terdaftar di DTSEN,"

Gus Ipul menegaskan komitmen bahwa bantuan sosial harus tepat sasaran: bansos adalah hak rakyat dan harus diterima oleh rakyat yang membutuhkan. Pemutakhiran data menjadi langkah penting agar kelompok yang memenuhi kriteria menerima bantuan sesuai ketentuan.