Evaluasi Pemerintah: Roblox Paling Progresif Lindungi Anak, X dan Meta Kritis
Jakarta. Pemerintah menilai kemajuan platform digital dalam melindungi anak masih tidak merata, dengan Roblox sebagai yang paling progresif sementara X dan Meta mendapat kritik karena belum menegakkan perlindungan secara memadai. Evaluasi dilakukan enam bulan setelah aturan perlindungan anak terbaru diberlakukan pada Maret 2026.
Hasil evaluasi pemerintah
Kementerian Komunikasi dan Informatika melaporkan sekitar 28 juta akun anak di Indonesia telah menerima perlindungan dari risiko daring. Evaluasi memantau delapan platform yang dianggap berisiko dalam kerangka PP Tunas.
Perkembangan per platform
Pemerintah menyebutkan perbedaan capaian antarplatform cukup signifikan. Beberapa platform melaporkan angka penanganan akun anak, namun tidak semua memperbarui data secara berkala.
| Platform | Tindakan yang dilaporkan | Perkiraan akun anak di Indonesia |
|---|---|---|
| Roblox | Memindahkan ~23 juta akun anak ke Roblox Kids; menerapkan age-gating, klasifikasi fitur berdasarkan usia, dan teknologi estimasi usia | - |
| X | Mengunci ~250.000 akun pengguna di bawah 16 tahun | ~7 juta |
| Meta (Facebook, Instagram, Threads) | Mulai memberi notifikasi sejak 13 Juli; melaporkan memblokir 184.000 akun anak (data terakhir Mei) | ~33 juta |
| YouTube | Tindakan terhadap > 600.000 akun anak (laporan April); fitur Safe Search diapresiasi | - |
| TikTok | Melaporkan menonaktifkan 4,1 juta akun anak, namun tidak memperbarui data selama ~4 bulan | - |
| Bigo Live | Melaporkan menonaktifkan 9.409 akun anak; menetapkan usia minimal pengguna 18 tahun | - |
Kritik terhadap X dan Meta
Kementerian menilai langkah X belum mencerminkan semangat perlindungan anak di Indonesia. Selain jumlah akun yang dikunci relatif kecil, X juga belum memiliki kantor perwakilan di Indonesia, sehingga koordinasi dan pemantauan menjadi lebih sulit.
"Kami menilai upaya tersebut belum mencerminkan semangat perlindungan anak di Indonesia,"
tercatat sebagai pernyataan kementerian pada konferensi pers di Jakarta.
Meta disebut telah memulai proses pemberitahuan kepada pengguna di bawah 16 tahun, tetapi angka yang dilaporkan jauh di bawah estimasi jumlah anak pengguna di Indonesia.
Dasar hukum dan implementasi
Aturan yang menjadi landasan evaluasi berasal dari Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025, yang diteken Presiden pada Maret 2025. Implementasinya diperkuat oleh peraturan kementerian yang diterbitkan pada Maret 2026.
Implikasi dan langkah ke depan
Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan kewajiban platform sesuai kerangka PP Tunas dan meminta pembaruan data secara berkala. Fokus ke depan adalah meningkatkan kepatuhan, memperkuat koordinasi, dan memastikan perlindungan yang lebih merata bagi anak-anak pengguna layanan digital di Indonesia.
Editor teknologi yang mengulas gadget, kecerdasan buatan, startup, dan inovasi digital.
Berita Terkait
SWITCH 2026: Singapura Dorong Perusahaan Siapkan Pekerja Hadapi AI
SWITCH 2026 dibuka di Marina Bay Sands; pemerintah Singapura mengimbau perusahaan menyiapkan pekerja menghad...
ITSEC Asia Gandeng SGCI Bawa Keamanan Siber ke Pantai Gading
ITSEC Asia menggandeng SGCI menyediakan layanan keamanan siber berkelanjutan bagi institusi publik dan infra...
Bali Tech Week 2026 Targetkan 5.000 Peserta untuk Tarik Investasi Digital
Bali Tech Week 2026 digelar 19–23 Okt di Sanur, Bali, menargetkan 5.000 peserta dari 37 negara untuk menarik...
Perusahaan RI Risau Kehilangan Manfaat AI jika Hanya Jalankan Pilot
Perusahaan Indonesia berisiko kehilangan manfaat produktivitas AI jika hanya menjalankan pilot; butuh pelati...
Adopsi AI Melonjak, Ancaman Kebocoran dan Kedaulatan Data
Adopsi AI di Indonesia meningkat pesat, namun risiko kebocoran data dan kedaulatan informasi menguat akibat...
Gerhana Matahari Total 2027: Siang Terbenam 6 Menit di Luxor
Gerhana Matahari Total 2 Agustus 2027 akan menggelapkan siang hingga 6 menit di beberapa wilayah daratan, te...