Independensi Bank Indonesia Diuji di Tengah Gejolak Global

Independensi Bank Indonesia kembali jadi sorotan saat diskusi Economic Frontline di Javarock Kemang, Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026. Panel menyorot dampak fragmentasi geopolitik, perang dagang, konflik regional, kenaikan utang pemerintah, dan transformasi ekonomi digital terhadap kebijakan moneter. Isu ini menguat setelah pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI pada 25 Juli 2026.

Mengapa independensi diuji?

Peserta menilai perubahan tatanan global membuat kebijakan bank sentral makin sulit diprediksi. Deglobalisasi dan konflik berskala internasional memicu tekanan pada nilai tukar dan inflasi. Di sisi lain, kebutuhan fiskal pemerintah yang meningkat menambah risiko intervensi politik terhadap kebijakan moneter.

Argumen pro independensi

Teuku Muhammad Riefky Hasan, peneliti LPEM FEB UI, menyatakan independensi bank sentral terlihat dari kemampuan mengambil kebijakan tanpa tekanan pemerintah. Ia mengingat pengalaman 1960-an ketika pencetakan uang untuk membiayai negara berujung pada hiperinflasi. Menurutnya, independensi membantu inflasi lebih terkendali dan menjaga daya beli masyarakat.

Inflasi rendah berarti daya beli masyarakat terjaga

Kekhawatiran soal shadow independence

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, berpendapat bahwa Bank Indonesia belum sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Ia menyebut kondisi saat ini sebagai shadow independence dan mengingatkan krisis 1998 sebagai bukti perlunya bank sentral yang benar-benar independen untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Independensi bukan tanpa koordinasi

Fithra Faisal Hastiadi, Tenaga Ahli Utama Bakom RI, menegaskan bahwa independensi tetap berdasar kuat, tetapi tidak meniadakan kebutuhan koordinasi. Ia menekankan konsep operational independence: BI bebas dalam pengambilan kebijakan operasional namun harus selaras dengan kebijakan ekonomi nasional.

Independen itu bukan artinya kita beda rumah

Dampak ke pasar dan aset digital

Dari sisi pasar, Prayoga Putera Utama (Nawasena Utama Capital) menilai deregulasi yang tepat bisa meningkatkan likuiditas. Namun, perlindungan investor penting untuk mencegah volatilitas berlebihan. Ia juga mengingatkan BI perlu memahami perkembangan aset digital seperti CBDC dan stablecoin yang mulai mempengaruhi sistem keuangan global.

Arah kebijakan dan rekomendasi

Penutup diskusi menekankan perlunya koordinasi lebih intensif antara pemerintah dan Bank Indonesia. Manajemen likuiditas, arus kas pemerintah, dan penerbitan utang harus diselaraskan agar tidak menggoyang stabilitas pasar keuangan. Pendekatan ini dinilai krusial agar independensi operasional BI tetap berjalan di tengah kebutuhan koordinasi kebijakan fiskal.

Pemerintah dan BI perlu lebih intensif berkoordinasi agar bisa seiring sejalan

Diskusi menunjukkan bahwa tantangan BI bukan hanya mempertahankan status formal independensi. Yang lebih kompleks adalah menjaga independensi operasional sambil membangun harmoni kebijakan fiskal dan moneter di era geopolitik yang terfragmentasi.