HMI Desak Transparansi Biaya Perjalanan Dinas DPRD Labuhanbatu

RANTAUPRAPAT — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Labuhanbatu Raya menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Labuhanbatu, Kamis (27/8/2026). Mereka menuntut pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas, rapat kerja, dan studi banding anggota DPRD periode 2025/2026 serta keterbukaan mengenai hasil kegiatan tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Unjuk rasa: tuntutan dan kekecewaan

Ratusan mahasiswa menyampaikan orasi dan membacakan tuntutan secara terbuka. Mereka kecewa karena dari 45 anggota DPRD tidak ada satu pun yang berada di kantor untuk menerima aspirasi.

Dalam tuntutannya, HMI meminta rincian penggunaan anggaran dan bukti bahwa kegiatan DPRD menghasilkan manfaat nyata bagi warga Labuhanbatu.

• Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas
• Transparansi anggaran rapat kerja
• Penjelasan output studi banding untuk masyarakat

Dialog dengan Sekwan dan komitmen pertemuan

Setelah orasi, perwakilan mahasiswa diterima dan berdialog dengan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Labuhanbatu, Sopar Sitorus SKM M.Kes. Untuk menjaga kondusifitas, Sopar menghubungi Ketua DPRD Arjan Priadi Ritonga melalui telepon.

Ketua DPRD kemudian berkomunikasi lewat video call dengan Ketua HMI Labuhanbatu, Baginda Sagala S.Pd, dan menyepakati pertemuan tatap muka pada Senin, 31 Agustus 2026 di gedung DPRD.

Sopar Sitorus menyerahkan surat pernyataan kesediaan bertemu dari pihak DPRD, yang diterima langsung oleh Baginda Sagala.

Kutipan perwakilan mahasiswa

"Tuntutan kami jelas; kami menuntut keterbukaan informasi publik atas anggaran perjalanan dinas, rapat kerja, dan studi banding anggota DPRD, serta apa output-nya untuk kepentingan masyarakat,"

— Baginda Sagala, Ketua HMI Labuhanbatu Raya

Penjelasan Sekwan dan suasana aksi

Sekwan menyampaikan kepada peserta aksi bahwa seluruh anggota DPRD sedang berada di luar kota sehingga tidak ada yang dapat hadir. Namun, mahasiswa meminta bukti perjalanan dinas karena pernyataan itu belum disertai dokumen pendukung.

Aksi berlangsung tertib dan dibubarkan setelah konferensi pers oleh HMI di ruang sidang lantai dua gedung DPRD. Pengamanan dilakukan oleh aparat TNI, Polri, dan Satpol PP.

Penutup: harapan ke depan

HMI Labuhanbatu Raya berharap pertemuan yang dijadwalkan dapat menjadi forum terbuka untuk menjelaskan penggunaan anggaran dan hasil kerja DPRD secara langsung. Jika dilakukan transparan, pihak mahasiswa menilai publik berhak mengetahui manfaat nyata dari setiap kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah.