DPRD Jember Dorong Ajukan Hibah Mobil Pemadam dari DKI
DPRD Kabupaten Jember mendorong Pemerintah Kabupaten Jember segera mengajukan proposal hibah mobil pemadam kebakaran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai solusi cepat mengatasi krisis armada yang menghambat penanganan kebakaran di wilayah tersebut.
Kunjungan ke DKI dan peluang hibah
Dorongan ini muncul setelah kunjungan kerja DPRD Jember ke DPRD DKI Jakarta yang membuka peluang mendapatkan hibah armada. Anggota Badan Anggaran DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mengatakan pengalaman DKI membagikan hibah ke beberapa daerah memberi harapan bagi Jember.
“Pemerintah DKI Jakarta tidak hanya sekali ini saja, tetapi beberapa kali pernah memberikan hibah kepada pemerintah daerah,”
Karena itu ia meminta Satpol PP yang membawahi UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyiapkan proposal permohonan hibah secepatnya.
Kondisi armada pemadam di Jember
DPRD menyatakan kondisi armada saat ini memerlukan penanganan serius. Jumlah kendaraan terbatas dan banyak unit yang sudah tua atau rusak, sehingga penanganan insiden sering terkendala.
| Jenis | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Total mobil pemadam | 5 unit | Terakhir pengadaan 2014 |
| Layak operasi | 2 unit | - |
| Tua/sering rusak | 3 unit | - |
Wahyu mencontohkan keterbatasan armada menghambat penanganan kebakaran gudang distributor plastik beberapa waktu lalu.
“Kondisi mobil pemadam kebakaran di Jember jumlahnya sedikit, dan yang ada pun banyak yang rusak,”
Kekurangan pos dan jangkauan pelayanan
Selain armada, jumlah pos pemadam juga dinilai minim. Saat ini Jember memiliki tiga pos pemadam dan satu markas komando.
DPRD memperkirakan kebutuhan setidaknya tambahan tiga pos agar pelayanan penanggulangan kebakaran menjadi lebih cepat dan merata di wilayah yang luas.
Solusi jangka pendek dan jangka panjang
DPRD mendorong skema hibah sebagai solusi jangka pendek, sembari mendorong pembenahan bertahap melalui APBD. Badan Anggaran menunggu usulan dari Komisi A untuk mengalokasikan pengadaan armada baru pada Perubahan APBD 2026 atau APBD 2027.
Wahyu menekankan penguatan sarana pemadam merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah memberi perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hibah dan penguatan anggaran daerah harus berjalan beriringan agar pelayanan kebencanaan semakin optimal.
Langkah selanjutnya adalah penyusunan proposal hibah oleh Satpol PP dan pembahasan teknis alokasi anggaran oleh DPRD sehingga kebutuhan armada dan pos pemadam di Jember dapat terpenuhi dalam waktu dekat.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Ketua DPRD Minta Pemkot Malang Perketat Pengawasan Perusahaan soal BPJS
Ketua DPRD Malang minta Pemkot perketat pengawasan perusahaan soal kepesertaan BPJS setelah ada peserta nona...
Khitan Gratis di Magetan, PDI Perjuangan Gelar Layanan Rutin
DPC PDI Perjuangan, komunitas, dan Muhammadiyah Ngariboyo menggelar khitan gratis rutin setiap Jumat untuk m...
Soekarno Run Banyuwangi: Pelari Tampil dengan Kostum Beragam
Soekarno Run Banyuwangi 20 Sept 2026 menampilkan pelari dengan kostum adat, tokoh pewayangan, dan kreasi mod...
Anak Usia Dini Ikut Soekarno Run BWX 2026, Peserta Termuda 4 Tahun
Anak-anak ikut Soekarno Run BWX 2026 di Banyuwangi; peserta termuda 4 tahun dan kategori 1K jadi ruang penge...
Eri Cahyadi Tekankan Semangat Berdiri di Kaki Sendiri di Soekarno Run
Eri Cahyadi mengajak peserta Soekarno Run BWX 2026 menjadikan olahraga sebagai sarana membangun kemandirian,...
Romy Ajak Gen Z Kuasai Pengawasan Pemilu Jelang 2029
Romy Soekarno dorong Gen Z pahami pengawasan partisipatif jelang Pemilu 2029, waspadai hoaks, AI, dan politi...