DPRD Jember Dorong Ajukan Hibah Mobil Pemadam dari DKI
DPRD Kabupaten Jember mendorong Pemerintah Kabupaten Jember segera mengajukan proposal hibah mobil pemadam kebakaran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai solusi cepat mengatasi krisis armada yang menghambat penanganan kebakaran di wilayah tersebut.
Kunjungan ke DKI dan peluang hibah
Dorongan ini muncul setelah kunjungan kerja DPRD Jember ke DPRD DKI Jakarta yang membuka peluang mendapatkan hibah armada. Anggota Badan Anggaran DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mengatakan pengalaman DKI membagikan hibah ke beberapa daerah memberi harapan bagi Jember.
“Pemerintah DKI Jakarta tidak hanya sekali ini saja, tetapi beberapa kali pernah memberikan hibah kepada pemerintah daerah,”
Karena itu ia meminta Satpol PP yang membawahi UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyiapkan proposal permohonan hibah secepatnya.
Kondisi armada pemadam di Jember
DPRD menyatakan kondisi armada saat ini memerlukan penanganan serius. Jumlah kendaraan terbatas dan banyak unit yang sudah tua atau rusak, sehingga penanganan insiden sering terkendala.
| Jenis | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Total mobil pemadam | 5 unit | Terakhir pengadaan 2014 |
| Layak operasi | 2 unit | - |
| Tua/sering rusak | 3 unit | - |
Wahyu mencontohkan keterbatasan armada menghambat penanganan kebakaran gudang distributor plastik beberapa waktu lalu.
“Kondisi mobil pemadam kebakaran di Jember jumlahnya sedikit, dan yang ada pun banyak yang rusak,”
Kekurangan pos dan jangkauan pelayanan
Selain armada, jumlah pos pemadam juga dinilai minim. Saat ini Jember memiliki tiga pos pemadam dan satu markas komando.
DPRD memperkirakan kebutuhan setidaknya tambahan tiga pos agar pelayanan penanggulangan kebakaran menjadi lebih cepat dan merata di wilayah yang luas.
Solusi jangka pendek dan jangka panjang
DPRD mendorong skema hibah sebagai solusi jangka pendek, sembari mendorong pembenahan bertahap melalui APBD. Badan Anggaran menunggu usulan dari Komisi A untuk mengalokasikan pengadaan armada baru pada Perubahan APBD 2026 atau APBD 2027.
Wahyu menekankan penguatan sarana pemadam merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah memberi perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hibah dan penguatan anggaran daerah harus berjalan beriringan agar pelayanan kebencanaan semakin optimal.
Langkah selanjutnya adalah penyusunan proposal hibah oleh Satpol PP dan pembahasan teknis alokasi anggaran oleh DPRD sehingga kebutuhan armada dan pos pemadam di Jember dapat terpenuhi dalam waktu dekat.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Eri Cahyadi Minta Aduan Ditindak 1×24 Jam, Pemkot Surabaya Proaktif
Wali Kota Eri Cahyadi minta Pemkot Surabaya menindaklanjuti aduan maksimal 1×24 jam untuk percepat solusi da...
DPRD Malang Dukung Digipay untuk Perkuat Transparansi APBD
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mendukung penerapan digipay untuk tingkatkan transparansi, efisi...
PDI Perjuangan Madiun Percepat Penataan Ranting, Target Juli 2026
DPC PDI Perjuangan Kota Madiun percepat penataan 27 ranting, target selesai Juli 2026, dan fokus pada regene...
Tulungagung Harmonisasi Raperda Pengendalian Peredaran Minol
Raperda Pengendalian Peredaran Minol Tulungagung masuk tahap harmonisasi pada 16 Juli 2026, siap disempurnak...
Argentina Balikkan Keadaan, Tundukkan Inggris 2-1 di Semifinal
Argentina membalikkan keadaan dan mengalahkan Inggris 2-1 di semifinal Piala Dunia lewat gol Enzo Fernández...
DPRD Magetan Terima Kunker di Rumah Promosi untuk Dongkrak UMKM
DPRD Magetan terima kunker DPRD Magelang di Rumah Promosi Magetan (16/7/2026) untuk pamerkan dan perluas pas...