Kemenhub Harmonisasikan JPT dan Angkutan Multimoda Perkuat Logistik
Kementerian Perhubungan mendorong harmonisasi kebijakan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan angkutan multimoda untuk memperkuat sistem logistik nasional. Upaya ini dibahas dalam Focus Group Discussion Penguatan Tata Kelola Logistik Nasional di Jakarta, Selasa, 21 Juli 2026. Tujuannya jelas: menata kewenangan, memperkuat pengawasan, dan menciptakan layanan distribusi barang yang terintegrasi serta berkepastian hukum.
Perbedaan peran JPT dan BUAM menurut KBLI
Perubahan klasifikasi pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menegaskan perbedaan peran antara JPT dan Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM). Badan Pusat Statistik mengatur pemisahan tersebut melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.
JPT dikukuhkan sebagai penyedia jasa intermediasi, sedangkan BUAM menjalankan pengangkutan barang menggunakan sedikitnya dua moda transportasi. Pembagian ini bertujuan memperjelas ruang lingkup tugas kedua pelaku agar tak tumpang tindih.
Perubahan KBLI perlu diikuti dengan harmonisasi regulasi, pembinaan, perizinan, dan pengawasan. JPT dan BUAM memiliki peran dan ruang lingkup yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi dalam mendukung kelancaran distribusi barang.
- Risal Wasal, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda
Pengawasan lintas moda sebagai fokus utama
Kegiatan logistik melibatkan moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian, serta melintasi kewenangan pusat dan daerah. Karena itu, pengawasan tidak bisa dilakukan secara sektoral; perlu pendekatan menyeluruh dari awal hingga akhir perjalanan barang.
Pengawasan angkutan multimoda tidak dapat dilakukan secara sektoral. Seluruh unsur moda perlu dilibatkan agar pengawasan berlangsung menyeluruh dari awal hingga akhir perjalanan barang.
- Risal Wasal
Langkah Ditjen Intram dan implikasi bagi layanan
Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda berencana memperkuat koordinasi lintas unit, menata mekanisme pembinaan serta pengawasan, dan mengintegrasikan layanan perizinan bersama sistem informasi. Implementasi langkah ini diharapkan menekan biaya logistik dan meningkatkan kepastian layanan.
Adopsi harmonisasi regulasi juga diharapkan memperkuat daya saing sistem logistik nasional di kancah internasional. Penyederhanaan kewenangan dan pengawasan yang terintegrasi menjadi kunci untuk mencapai efisiensi tersebut.
Ke depan
Harmonisasi antara JPT dan BUAM menjadi prasyarat untuk sistem distribusi barang yang efektif dan teratur. Keberhasilan pengaturan ini sangat bergantung pada implementasi aturan KBLI, penguatan pengawasan, serta integrasi perizinan dan data antarunit terkait.
Beberapa langkah yang direncanakan Ditjen Intram meliputi:
- Memperkuat koordinasi lintas unit dan antarinstansi;
- Menata mekanisme pembinaan dan pengawasan untuk seluruh moda;
- Mengintegrasikan layanan perizinan dan sistem informasi logistik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...