GNB Ajak Hayati Kemerdekaan Lewat Keadilan dan Kemanusiaan
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengajak seluruh elemen masyarakat memaknai kemerdekaan ke-81 Indonesia melalui keadilan dan kemanusiaan. Pernyataan itu disampaikan pada konferensi pers Pesan Kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026. GNB menekankan merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul bagi setiap warga.
Seruan Sinta Nuriyah: Negara harus berpihak pada rakyat
Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, mengingatkan pentingnya penyelenggaraan negara yang adil dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Menurutnya, kebijakan negara harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga martabat antarsesama.
Kami berharap bangsa dan negara Indonesia akan terus maju mewujudkan cita-cita pemerintah-pemerintah. Penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat adil dan berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, serta kemakmuran.
Ia menilai kondisi sosial belakangan ini menghadirkan tantangan serius. Fenomena kekerasan, ketidakadilan, dan tindakan yang merugikan sesama mengingatkan pentingnya kepekaan terhadap nilai kemanusiaan. Sinta Nuriyah menyerukan agar kebebasan diiringi tanggung jawab sehingga tidak merusak persatuan.
Akhir-akhir ini, bangsa kita berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat yang marah kepada ketidakadilan, demontrasi, dan kelompok yang membawa kekerasan.
Lukman Hakim: Keadilan sebagai ukuran kemerdekaan
Mantan Menteri Agama periode 2014–2024, Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa keadilan harus menjadi tolok ukur kemerdekaan. Ia menyatakan kemakmuran dan kedaulatan harus berjalan bersama agar makna kemerdekaan terasa oleh seluruh rakyat.
Lukman menyoroti risiko ketimpangan bila kemakmuran hanya dinikmati segelintir pihak. Menurutnya, ukuran kemerdekaan tidak cukup hanya dengan menurunnya angka kemiskinan secara kuantitatif, tetapi harus tercermin dalam pemerataan keadilan sosial.
Adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara dengan persyaratan merdeka, bersatu, serta berdaulat. Ukuran kemerdekaan bukan sekadar berkurangnya warga miskin, tetapi sejauh mana keadilan benar-benar terwujud dalam kehidupan.
Rekomendasi dan implikasi kebijakan
GNB mendorong kebijakan pro-rakyat yang membuka ruang dialog antar kelompok. Organisasi itu meminta pemerintah dan masyarakat sipil memperkuat mekanisme penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
Upaya konkret yang diusulkan meliputi penguatan jaminan sosial, perlindungan kebebasan sipil, dan kebijakan ekonomi yang mengurangi ketimpangan. GNB menilai langkah-langkah ini penting untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai refleksi dan perbaikan bersama.
Dengan menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai inti peringatan kemerdekaan, GNB berharap persatuan dan kesejahteraan nasional dapat lebih cepat tercapai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Festival Golo Koe Perkuat Pariwisata Berkelanjutan Labuan Bajo
Festival Golo Koe 2026 di Labuan Bajo dipuji mendukung pariwisata berkelanjutan dengan dampak ekonomi dan pe...
Pemerintah Siapkan Area Nonton di Luar Istana untuk HUT Ke-81
Pemerintah siapkan area nonton di luar Istana Merdeka untuk Upacara HUT Ke-81 pada 17 Agustus 2026 setelah p...
Pendaftar 336 Ribu, Pemerintah Tambah 3.400 Kursi Upacara HUT RI
Pemerintah menambah 3.400 kursi upacara di Istana setelah pendaftar 'war ticket' mencapai lebih dari 336.000...
Undangan HUT ke-81 Diprioritaskan untuk Pendaftar Baru
Pemerintah memprioritaskan pendaftar baru untuk undangan Upacara HUT ke-81 di Istana Merdeka pada 17 Agustus...
Halida Hatta Ajak Rawat Indonesia lewat Moral dan Persatuan
Halida Nuriah Hatta mengajak masyarakat memperkuat moral, persatuan, dan musyawarah untuk merawat masa depan...
Mendagri Pastikan Akta Kelahiran Digital untuk Bayi Luar Faskes
Mendagri Tito pastikan bayi lahir di luar fasilitas kesehatan tetap dapat akta kelahiran digital lewat surat...