GNB Ajak Hayati Kemerdekaan Lewat Keadilan dan Kemanusiaan
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengajak seluruh elemen masyarakat memaknai kemerdekaan ke-81 Indonesia melalui keadilan dan kemanusiaan. Pernyataan itu disampaikan pada konferensi pers Pesan Kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026. GNB menekankan merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul bagi setiap warga.
Seruan Sinta Nuriyah: Negara harus berpihak pada rakyat
Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, mengingatkan pentingnya penyelenggaraan negara yang adil dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Menurutnya, kebijakan negara harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga martabat antarsesama.
Kami berharap bangsa dan negara Indonesia akan terus maju mewujudkan cita-cita pemerintah-pemerintah. Penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat adil dan berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, serta kemakmuran.
Ia menilai kondisi sosial belakangan ini menghadirkan tantangan serius. Fenomena kekerasan, ketidakadilan, dan tindakan yang merugikan sesama mengingatkan pentingnya kepekaan terhadap nilai kemanusiaan. Sinta Nuriyah menyerukan agar kebebasan diiringi tanggung jawab sehingga tidak merusak persatuan.
Akhir-akhir ini, bangsa kita berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat yang marah kepada ketidakadilan, demontrasi, dan kelompok yang membawa kekerasan.
Lukman Hakim: Keadilan sebagai ukuran kemerdekaan
Mantan Menteri Agama periode 2014–2024, Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa keadilan harus menjadi tolok ukur kemerdekaan. Ia menyatakan kemakmuran dan kedaulatan harus berjalan bersama agar makna kemerdekaan terasa oleh seluruh rakyat.
Lukman menyoroti risiko ketimpangan bila kemakmuran hanya dinikmati segelintir pihak. Menurutnya, ukuran kemerdekaan tidak cukup hanya dengan menurunnya angka kemiskinan secara kuantitatif, tetapi harus tercermin dalam pemerataan keadilan sosial.
Adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara dengan persyaratan merdeka, bersatu, serta berdaulat. Ukuran kemerdekaan bukan sekadar berkurangnya warga miskin, tetapi sejauh mana keadilan benar-benar terwujud dalam kehidupan.
Rekomendasi dan implikasi kebijakan
GNB mendorong kebijakan pro-rakyat yang membuka ruang dialog antar kelompok. Organisasi itu meminta pemerintah dan masyarakat sipil memperkuat mekanisme penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
Upaya konkret yang diusulkan meliputi penguatan jaminan sosial, perlindungan kebebasan sipil, dan kebijakan ekonomi yang mengurangi ketimpangan. GNB menilai langkah-langkah ini penting untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai refleksi dan perbaikan bersama.
Dengan menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai inti peringatan kemerdekaan, GNB berharap persatuan dan kesejahteraan nasional dapat lebih cepat tercapai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Mendag: Pangan Bukan Instrumen Tekanan Geopolitik
Mendag Budi Santoso menegaskan pangan tak boleh jadi alat tekanan geopolitik dan mendorong solusi WTO untuk...
MenPPPA Pastikan Pendampingan Terbuka bagi Korban Perundungan
MenPPPA Arifah Fauzi memastikan layanan pendampingan tetap tersedia bagi anak korban perundungan; Kemenkes b...
Kemenperin Buka Ruang Gen Z untuk Kembangkan Industri Batik
Kemenperin ajak Gen Z berperan dalam pengembangan industri batik melalui desain, teknologi, dan pemasaran di...
Tokoh Konghucu Budi Tanuwibowo Masuk Wantimpres
Budi Tanuwibowo dilantik jadi anggota Wantimpres; ia terharu karena komunitas Konghucu yang minoritas mendap...
MenPPPA Pastikan Penanganan Perundungan Anak di Tangsel
MenPPPA Arifah Fauzi pastikan penanganan dugaan perundungan anak di Tangerang Selatan prioritaskan keamanan,...
Komdigi Minta Operator Ubah Paket Non-Rollover
Komdigi minta operator segera ubah paket non-rollover agar sisa kuota dilindungi secara ekonomi, bukan hanya...