GNB Ajak Hayati Kemerdekaan Lewat Keadilan dan Kemanusiaan
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengajak seluruh elemen masyarakat memaknai kemerdekaan ke-81 Indonesia melalui keadilan dan kemanusiaan. Pernyataan itu disampaikan pada konferensi pers Pesan Kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Agustus 2026. GNB menekankan merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul bagi setiap warga.
Seruan Sinta Nuriyah: Negara harus berpihak pada rakyat
Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, mengingatkan pentingnya penyelenggaraan negara yang adil dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Menurutnya, kebijakan negara harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga martabat antarsesama.
Kami berharap bangsa dan negara Indonesia akan terus maju mewujudkan cita-cita pemerintah-pemerintah. Penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat adil dan berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, serta kemakmuran.
Ia menilai kondisi sosial belakangan ini menghadirkan tantangan serius. Fenomena kekerasan, ketidakadilan, dan tindakan yang merugikan sesama mengingatkan pentingnya kepekaan terhadap nilai kemanusiaan. Sinta Nuriyah menyerukan agar kebebasan diiringi tanggung jawab sehingga tidak merusak persatuan.
Akhir-akhir ini, bangsa kita berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Rakyat yang marah kepada ketidakadilan, demontrasi, dan kelompok yang membawa kekerasan.
Lukman Hakim: Keadilan sebagai ukuran kemerdekaan
Mantan Menteri Agama periode 2014–2024, Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan bahwa keadilan harus menjadi tolok ukur kemerdekaan. Ia menyatakan kemakmuran dan kedaulatan harus berjalan bersama agar makna kemerdekaan terasa oleh seluruh rakyat.
Lukman menyoroti risiko ketimpangan bila kemakmuran hanya dinikmati segelintir pihak. Menurutnya, ukuran kemerdekaan tidak cukup hanya dengan menurunnya angka kemiskinan secara kuantitatif, tetapi harus tercermin dalam pemerataan keadilan sosial.
Adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara dengan persyaratan merdeka, bersatu, serta berdaulat. Ukuran kemerdekaan bukan sekadar berkurangnya warga miskin, tetapi sejauh mana keadilan benar-benar terwujud dalam kehidupan.
Rekomendasi dan implikasi kebijakan
GNB mendorong kebijakan pro-rakyat yang membuka ruang dialog antar kelompok. Organisasi itu meminta pemerintah dan masyarakat sipil memperkuat mekanisme penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
Upaya konkret yang diusulkan meliputi penguatan jaminan sosial, perlindungan kebebasan sipil, dan kebijakan ekonomi yang mengurangi ketimpangan. GNB menilai langkah-langkah ini penting untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai refleksi dan perbaikan bersama.
Dengan menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai inti peringatan kemerdekaan, GNB berharap persatuan dan kesejahteraan nasional dapat lebih cepat tercapai.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...