Undangan HUT ke-81 Diprioritaskan untuk Pendaftar Baru

Pemerintah memutuskan memprioritaskan masyarakat yang belum pernah mengikuti Upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026. Kebijakan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026, sebagai respons terhadap data pendaftaran yang masuk.

Alasan prioritas dan pengumuman resmi

Menurut Prasetyo, analisis data menunjukkan banyak pendaftar yang sebelumnya sudah pernah hadir namun tetap mendaftar lagi tahun ini. Pemerintah memilih memberikan kesempatan kepada warga yang belum pernah mendapatkan undangan sebelumnya.

"Yang kedua berdasarkan analisa data kami juga ingin menyampaikan. Tahun ini kita akan membagi porsi untuk memprioritaskan kepada yang belum pernah sama sekali,"

Prasetyo menegaskan pendaftar yang pernah hadir tetap boleh mendaftar, namun penentuan undangan nantinya akan mengutamakan pendaftar baru.

"Karena ada juga yang tahun sebelumnya sudah pernah ikut upacara di Istana, tahun lalu juga sudah ikut, sekarang ikut mendaftar lagi. Bukan tidak boleh, tetapi kita akan mencoba membagi porsi,"

Jumlah pendaftar dan penambahan kursi

Pemerintah sebelumnya menyiapkan sekitar 5.500 kursi yang dibagikan melalui mekanisme tiket untuk masyarakat umum. Namun, tingginya minat membuat jumlah pendaftar melonjak.

Selama lima hari pembukaan pendaftaran tercatat lebih dari 336.000 pendaftar. Untuk merespons antusiasme tersebut, pemerintah menambah satu blok undangan dengan kapasitas sekitar 3.400 kursi.

Pembagian undangan dan pelaksanaan upacara

Tambahan kapasitas itu akan dibagi untuk pelaksanaan upacara pagi dan upacara penurunan bendera pada sore hari. Pemerintah menyatakan akan mengatur mekanisme pembagian porsi agar lebih banyak warga yang memperoleh kesempatan hadir di Istana.

Meskipun aturan teknis mengenai prioritas dan verifikasi pendaftar belum diuraikan rinci pada pengumuman itu, langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk merata‑kan kesempatan kehadiran masyarakat di momen kenegaraan.

Implikasi dan langkah ke depan

Kebijakan prioritas bagi pendaftar yang belum pernah hadir bertujuan memperluas keterlibatan publik pada perayaan kenegaraan. Langkah ini juga menuntut transparansi dalam proses seleksi agar distribusi undangan dapat diterima secara adil.

Pemerintah diharapkan segera mengumumkan mekanisme final pembagian undangan dan tata cara verifikasi agar calon peserta dapat mengetahui status pendaftaran mereka sebelum hari-H.