Gibran Tekankan Birokrasi Lincah di Pembekalan Lemhannas

Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta birokrasi pemerintah lebih gesit dan responsif agar pelayanan publik tidak terhambat prosedur. Pernyataan itu disampaikan saat pembekalan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional dan Pendidikan Penyiapan Pimpinan Nasional di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Garis besar pesan Wapres

Gibran menekankan bahwa transformasi birokrasi bukan sekadar reformasi internal, tetapi membutuhkan penguatan kolaborasi antarlembaga. Tujuannya adalah mempercepat pelaksanaan program pemerintah dan mengurangi hambatan di lapangan.

"Instansi pemerintah itu harus lebih gesit. Selain itu responsif," kata Gibran.

Koordinasi lintas sektor sebagai kunci

Menurut Gibran, koordinasi yang baik dapat memangkas birokrasi yang berbelit dan mengurangi ego sektoral. Ia mendorong setiap instansi untuk membangun kerja sama yang lebih erat agar kebijakan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

"Jangan apa-apa dibuat ribet. Lebih bisa sering berkolaborasi antarsektor," ucapnya.

Siapa saja yang mengikuti pembekalan

Kegiatan pembekalan Lemhannas diikuti peserta dari berbagai unsur. Hadir antara lain perwakilan pemerintahan pusat, TNI, Polri, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta peserta mancanegara.

• Pemerintahan
• TNI dan Polri
• Dunia usaha
• Organisasi kemasyarakatan
• Peserta mancanegara

Materi dan tujuan program

Program pendidikan itu bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan nasional menghadapi tantangan global. Materi yang diberikan meliputi kepemimpinan, ketahanan nasional, geopolitik, dan geostrategi. Pembekalan dimaksudkan untuk menyiapkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan cepat dan terkoordinasi.

Implikasi bagi pelayanan publik

Seruan agar birokrasi lebih lincah berimplikasi langsung pada upaya memperbaiki layanan publik. Bila koordinasi dan kolaborasi diinternalkan, proses layanan di lapangan berpotensi lebih cepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kesimpulannya, pesan Wapres Gibran pada pembekalan Lemhannas menegaskan prioritas pemerintah: menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pusat kebijakan dan mendorong birokrasi yang responsif melalui kerja sama lintas sektor.