BGN Tunda Penambahan Dapur MBG karena Efisiensi Anggaran

Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan penundaan penambahan dapur baru program MBG pada 5 Juni 2026 sebagai langkah efisiensi anggaran dan penataan distribusi layanan. Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan moratorium diberlakukan sementara untuk merapikan penerima manfaat dan memastikan layanan lebih merata ke daerah tertinggal.

Alasan moratorium dan tujuan penataan

Nanik menjelaskan kebijakan itu diambil karena perlu refocusing penerima manfaat dan penghematan biaya. Kebijakan juga bertujuan mengurangi konsentrasi dapur MBG di pusat kota dan kawasan aglomerasi, sementara wilayah perbatasan, terpencil, dan tertinggal masih kekurangan layanan.

"Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat (dan) moratorium dapur titik-titik baru,"

Jumlah dan penyebaran dapur saat ini

Menurut Nanik, saat ini terdapat lebih dari 27.000 dapur MBG yang sudah beroperasi atau dalam tahap pelaksanaan. Ia mencontohkan bahwa di beberapa kecamatan jumlah dapur yang dibutuhkan relatif sedikit.

"Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah, enam saja, jadi moratorium,"

BGN menegaskan pendaftaran dapur baru akan dibuka kembali jika evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan di wilayah tertentu. "Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu, semuanya diberesin," tambah Nanik.

Masalah sistem informasi dan tata kelola

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengidentifikasi masalah mendasar yang menjadi fokus perbaikan. Ia menyebut sistem informasi yang mendukung program belum terintegrasi dan mekanisme validasi belum memadai.

"Tadi sudah dikenalkan Ibu Kepala bahwa background saya adalah dari BPKP, saya auditor 34 tahun. Jadi keahlian kami memang di bidang tata kelola dan pengendalian internal,"

Hasil tinjauan awal menunjukkan beberapa platform berjalan sendiri-sendiri. Kondisi ini berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan serta pengawasan program MBG.

• Sistem informasi belum terintegrasi antar platform;
• Mekanisme validasi data belum kuat;
• Risiko ketidaktepatan alokasi akibat data yang tidak sinkron.

Langkah selanjutnya

BGN akan memfokuskan perbaikan tata kelola dan integrasi sistem informasi sebelum melanjutkan penambahan dapur baru. Kebijakan moratorium bersifat sementara dan dimaksudkan untuk memastikan distribusi layanan lebih adil serta penggunaan anggaran lebih efisien.

Ke depan, pembukaan pendaftaran dapur MBG akan didasarkan pada hasil evaluasi kebutuhan dan perbaikan sistem sehingga penambahan fasilitas benar-benar menjangkau wilayah yang terabaikan.