FPRMI Aceh Minta BNN-Polri Selidiki Dugaan Narkoba di DPR Aceh

BANDA ACEH — Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) Aceh mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN), BNNP Aceh, Mabes Polri, dan Polda Aceh melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika yang dikaitkan dengan sejumlah oknum di lingkungan DPR Aceh serta pejabat eselon II dan III Pemerintah Aceh. Desakan itu disampaikan Ketua FPRMI Aceh Muhammad Saleh pada Rabu, 23 September, di Banda Aceh, menyusul beredarnya nama-nama yang disebut telah diamankan aparat penegak hukum.

Desakan dan alasan FPRMI Aceh

Menurut Muhammad Saleh, meski beberapa nama telah memberi klarifikasi publik, isu berulang tentang dugaan narkoba tidak boleh dibiarkan sebagai rumor. Ia menegaskan perlunya mekanisme hukum yang objektif dan transparan untuk menguji kebenaran informasi tersebut.

"Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mereka yang disebut berhak memberikan klarifikasi. Tetapi ketika dugaan penyalahgunaan muncul berulang dan menyangkut lembaga negara, aparat harus menjawabnya dengan pemeriksaan, bukan membiarkannya menjadi rumor,"

Langkah konkret yang diminta

FPRMI Aceh menuntut aparat menjalankan proses verifikasi profesional dengan kewenangan hukum. Langkah yang diminta mencakup:

• tes urine dan tes rambut;
• pemeriksaan saksi;
• penelusuran transaksi dan kepemilikan; dan
• langkah penyidikan lain yang sah untuk mengungkap fakta.

Supervisi dan pemeriksaan independen

Saleh meminta Mabes Polri dan BNN melakukan supervisi bila diperlukan, terutama agar penanganan perkara yang menyangkut figur publik berlangsung independen dan terukur. Ia juga menyarankan agar pemeriksaan tidak berhenti hanya pada dugaan pemakai, tetapi ditelusuri sampai ke sumber dan jaringan pemasok jika ada.

"Yang harus dicari bukan hanya siapa yang menggunakan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah dari mana barang itu diperoleh, siapa pemasoknya, bagaimana transaksi dilakukan, dan apakah ada jaringan yang melindungi peredarannya,"

Konteks hukum dan penegakan

FPRMI Aceh mengingatkan bahwa status hukum baru ditentukan setelah bukti diperoleh melalui prosedur sah. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dugaan penggunaan, kepemilikan, dan peredaran membawa konsekuensi hukum yang berbeda sehingga aparat harus membedakan secara cermat.

"Pemeriksaan, bukan penghukuman berdasarkan rumor. Jika seseorang bersih, pemeriksaan menjadi cara untuk membersihkan namanya. Tetapi jika ditemukan bukti, hukum harus berjalan,"

Penutup: tuntutan transparansi

FPRMI Aceh menegaskan pemberantasan narkotika harus berlaku tanpa pandang jabatan atau kedekatan politik. Mereka menunggu langkah konkret dari BNN dan Polri untuk memastikan apakah informasi itu akan diperiksa secara objektif atau dibiarkan menjadi isu berulang. Perhatian publik kini tertuju pada aparat penegak hukum untuk membuktikan mana fakta, mana fitnah, dan mana tindak pidana melalui proses hukum yang transparan.