Kejati Sumut Luncurkan Jaksa Sahabat Pendidik untuk Cegah Korupsi Sekolah
MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara meluncurkan hotline Jaksa Sahabat Pendidik pada Selasa, 6 Oktober, di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan. Program ini ditujukan untuk mencegah praktik korupsi dalam proyek dan pengelolaan pendidikan dengan pendekatan pendampingan langsung ke sekolah.
Tujuan program dan langkah pencegahan
Kepala Kejati Sumut, Muhibuddin, mengatakan program ini mengutamakan pencegahan sejak awal kegiatan. Pendampingan dimaksudkan agar aparat penegak hukum memberikan konsultasi dan pengawasan selama tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Lebih baik jaksa datang ke sekolah-sekolah, memberikan konsultasi, mengawal pembangunan, daripada kemudian datang dengan surat panggilan
Menurut Muhibuddin, pencegahan harus dimulai sejak tahap-tahap berikut:
- Perencanaan
- Penganggaran
- Pengadaan
- Pelaksanaan kegiatan
- Pertanggungjawaban
Batas pendampingan dan kekhawatiran publik
Meskipun Muhibuddin menekankan aspek pencegahan, peluncuran program memunculkan pertanyaan tentang batas antara pendampingan dan fungsi pengawasan penegakan hukum. Dia tidak merinci bagaimana kehadiran jaksa di proyek sekolah akan dijaga agar tidak melemahkan mekanisme pengawasan independen.
Publik juga menyorot ketidakjelasan prosedur penindakan jika pendamping menemukan indikasi penyimpangan di tengah proses pembangunan atau pengadaan.
Contoh kerugian negara dan implikasinya
Muhibuddin memberi ilustrasi untuk menunjukkan dampak korupsi terhadap negara. Ia menyebut skenario anggaran Rp10 miliar dengan kerugian negara Rp5 miliar, lalu menegaskan bahwa kerugian nyata jauh lebih besar karena sumber daya manusia di sektor publik dibiayai oleh negara sejak pendidikan awal mereka.
Penguatan budaya kerja dan pengendalian internal
Di akhir paparan, Muhibuddin menekankan pentingnya menjadikan pengawasan melekat, sistem pengendalian internal, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari budaya kerja, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
Lebih baik kita mencegah daripada menunggu
Peluncuran ini membuka peluang pencegahan korupsi lebih dekat ke lapangan. Namun keberhasilan program akan bergantung pada kepastian mekanisme, batasan peran pendamping, dan jaminan bahwa fungsi pengawasan tetap independen dan efektif.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Polsek Siantar Barat Mediasi Keributan di Kafe P, Kasus Selesai Secara Kekeluargaan
Polsek Siantar Barat merespon keributan di Kafe P (21/11) dan memediasi hingga kedua pihak sepakat menyelesa...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka di Tanjung Morawa
Polda Sumut menangkap tujuh orang di Tanjung Morawa pada 21 November terkait dugaan premanisme dan penembaka...
Pujakesuma Siap Biayai Atlet Deliserdang ke Porprovsu 2026
Pujakesuma menawarkan membiayai keberangkatan 404 atlet Deliserdang ke Porprovsu XII 2026 setelah Pemkab bat...
H. Abdul Malik Terpilih Jadi Sekretaris Umum MUI Sergai
H. Abdul Malik terpilih sebagai Sekretaris Umum MUI Sergai pada 22 November 2026 menggantikan H. Elmis yang...
Kerukunan Umat Beragama Sumut: Indeks Tumbuh, Tantangan Rumah Ibadah
IKUB Sumut 2025 tembus 81,56 dan IHA 2026 7,36; capaian positif namun persoalan pendirian rumah ibadah di Me...
Pemerintah Aceh: Mualem Tak Titip Calon Ketua PWI Aceh
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Efendi, menegaskan Gubernur Muzakir Manaf tak mendukung calon Ketua...