Wali Kota Medan Dukung Program Jaksa Sahabat Pendidik
Medan, 6 Oktober — Wali Kota Medan, Rico Waas, menyambut program Jaksa Sahabat Pendidik saat penandatanganan nota kesepahaman serentak antara bupati/wali kota dan Kepala Kejaksaan Negeri dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar. Program ini bertujuan mendampingi dunia pendidikan, memberi rasa aman, dan memastikan tata kelola anggaran berjalan transparan serta akuntabel.
Dukungan Pemerintah Kota Medan
Rico hadir didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan, Ahmad Barli Mulia Nasution. Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif kejaksaan yang mendekatkan fungsi pengawasan ke sekolah-sekolah.
"Atas nama Pemko Medan, saya menyampaikan apresiasi dan dukungan. Semoga sinergi ini semakin memperkuat pendidikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."
Rico menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus benar-benar kembali untuk kepentingan sekolah, guru, dan siswa. Ia berharap pendampingan oleh kejaksaan membantu mewujudkan pengelolaan yang baik.
Fokus Pencegahan Korupsi dari Hilir ke Hulu
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, menekankan pentingnya pendekatan preventif. Menurutnya, pengawasan harus menyentuh seluruh tahap: perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.
"Jangan ada lagi kepala dinas dan guru yang masuk penjara karena dugaan korupsi. Lebih baik jaksa datang ke sekolah untuk memberi konsultasi dan mengawal pembangunan, ketimbang datang membawa surat panggilan."
Muhibuddin mengatakan, dengan pengawasan lebih awal pihaknya berharap kasus hukum terkait korupsi di sektor pendidikan bisa diminimalkan.
Respon Gubernur dan Implikasi bagi Kepala Sekolah
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyambut kolaborasi ini. Ia menilai kehadiran kejaksaan memberi ketenangan bagi kepala sekolah yang terbebani peran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Bobby mengingatkan bahwa kepala sekolah yang bekerja sesuai aturan tidak perlu takut terhadap intimidasi dari oknum atau LSM. Ia juga menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus dikawal dengan integritas tinggi oleh pemerintah daerah.
Dampak dan Prospek
Penandatanganan MOU ini melibatkan 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan membuka peluang koordinasi lebih erat antara pemerintah daerah dan kejaksaan. Jika terlaksana konsisten, program diharapkan memperbaiki tata kelola anggaran pendidikan dan menurunkan risiko penyalahgunaan dana.
Ke depan, evaluasi berkala dan keterlibatan aktif kepala sekolah serta dinas pendidikan akan menentukan efektivitas pendampingan hukum dan pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polsek Siantar Barat Mediasi Keributan di Kafe P, Kasus Selesai Secara Kekeluargaan
Polsek Siantar Barat merespon keributan di Kafe P (21/11) dan memediasi hingga kedua pihak sepakat menyelesa...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka di Tanjung Morawa
Polda Sumut menangkap tujuh orang di Tanjung Morawa pada 21 November terkait dugaan premanisme dan penembaka...
Pujakesuma Siap Biayai Atlet Deliserdang ke Porprovsu 2026
Pujakesuma menawarkan membiayai keberangkatan 404 atlet Deliserdang ke Porprovsu XII 2026 setelah Pemkab bat...
H. Abdul Malik Terpilih Jadi Sekretaris Umum MUI Sergai
H. Abdul Malik terpilih sebagai Sekretaris Umum MUI Sergai pada 22 November 2026 menggantikan H. Elmis yang...
Kerukunan Umat Beragama Sumut: Indeks Tumbuh, Tantangan Rumah Ibadah
IKUB Sumut 2025 tembus 81,56 dan IHA 2026 7,36; capaian positif namun persoalan pendirian rumah ibadah di Me...
Pemerintah Aceh: Mualem Tak Titip Calon Ketua PWI Aceh
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Efendi, menegaskan Gubernur Muzakir Manaf tak mendukung calon Ketua...