Kajati Sumut Tegaskan: Jangan Intervensi Kepala Sekolah
MEDAN — Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, meminta gubernur, bupati, dan wali kota tidak mengintervensi kepala sekolah dalam pelaksanaan proyek pendidikan. Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran hotline Jaksa Sahabat Pendidik di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (6/10). Kejaksaan menekankan perlunya perlindungan pada guru dan transparansi penggunaan dana pendidikan.
Permintaan tegas kepada kepala daerah
Muhibuddin secara terbuka mengingatkan pejabat daerah agar tidak mencampuri tugas kepala sekolah. Ia menyatakan bahwa intervensi dapat merusak pelaksanaan program pendidikan dan kepentingan publik.
"Jangan intervensi kepala sekolah,"
Selain itu, ia menegaskan agar kepala daerah tidak mengambil hak bangsa untuk kepentingan politik praktis yang bersifat pragmatis. Pernyataan ini diarahkan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
Perlindungan bagi guru dan sarana pendidikan
Muhibuddin meminta kepala daerah menjadi pemimpin yang melindungi guru dalam menjalankan tugas. Fokusnya meliputi pembangunan manusia dan pemenuhan kebutuhan operasional, sarana, prasarana, serta infrastruktur sekolah.
Ia mengingatkan bahwa dana pendidikan yang bersumber dari APBN maupun APBD harus dipertanggungjawabkan dengan jelas. Manfaatnya harus kembali kepada masyarakat yang berhak menerima layanan pendidikan.
Laporan dan dugaan intervensi
Kejati Sumut mengaku menerima laporan terkait dana dan proyek sekolah hampir setiap hari. Namun Muhibuddin tidak merinci kasus atau nama kepala daerah yang terlibat, dan tidak menjelaskan apakah ada tindak lanjut hukum terhadap dugaan intervensi tersebut.
Ketidakterangan itu membuat peringatan bersifat umum, meski secara implisit menyinggung adanya masalah di lapangan.
Dampak hukum dan penutup
Muhibuddin memperingatkan bahwa kerugian negara akibat korupsi di sektor pendidikan dapat berlipat jika kepala sekolah atau kepala dinas diproses hukum. Peringatan ini menegaskan potensi konsekuensi pidana dan administrasi bila penyalahgunaan dana terbukti.
Peluncuran hotline Jaksa Sahabat Pendidik dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dan pihak sekolah melaporkan masalah terkait dana dan proyek pendidikan. Ke depannya, pengawasan yang lebih ketat dan transparansi diharapkan dapat mengurangi praktik intervensi dan korupsi serta memastikan manfaat dana pendidikan sampai ke penerima yang tepat.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Polsek Siantar Barat Mediasi Keributan di Kafe P, Kasus Selesai Secara Kekeluargaan
Polsek Siantar Barat merespon keributan di Kafe P (21/11) dan memediasi hingga kedua pihak sepakat menyelesa...
Polda Sumut Tangkap 7 Tersangka di Tanjung Morawa
Polda Sumut menangkap tujuh orang di Tanjung Morawa pada 21 November terkait dugaan premanisme dan penembaka...
Pujakesuma Siap Biayai Atlet Deliserdang ke Porprovsu 2026
Pujakesuma menawarkan membiayai keberangkatan 404 atlet Deliserdang ke Porprovsu XII 2026 setelah Pemkab bat...
H. Abdul Malik Terpilih Jadi Sekretaris Umum MUI Sergai
H. Abdul Malik terpilih sebagai Sekretaris Umum MUI Sergai pada 22 November 2026 menggantikan H. Elmis yang...
Kerukunan Umat Beragama Sumut: Indeks Tumbuh, Tantangan Rumah Ibadah
IKUB Sumut 2025 tembus 81,56 dan IHA 2026 7,36; capaian positif namun persoalan pendirian rumah ibadah di Me...
Pemerintah Aceh: Mualem Tak Titip Calon Ketua PWI Aceh
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Efendi, menegaskan Gubernur Muzakir Manaf tak mendukung calon Ketua...