Forum KKA Aceh 2025–2030 Dikukuhkan, Wamendagri Hadir

Banda Aceh — Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh (Forum KKA) periode 2025–2030 resmi dikukuhkan di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8). Prosesi pengukuhan dilakukan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Tujuan pembentukan dan kepengurusan

Forum KKA dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi strategis antar pemerintah kabupaten/kota di Aceh. Tujuan utamanya adalah memperkuat sinergi pembangunan dan menyelesaikan persoalan yang membutuhkan kolaborasi lintas daerah.

Susunan inti pengurus yang dikukuhkan meliputi koordinator dan wakil-wakil koordinator. Berikut posisi pengurus terpilih:

• Koordinator: Illiza Sa’aduddin Djamal, SE (Wali Kota Banda Aceh)
• Wakil Koordinator I: Ir. Tagore Abubakar (Bupati Bener Meriah)
• Wakil Koordinator II: Mukhlis, ST (Bupati Bireuen)
• Wakil Koordinator III: Mohd. Rizki Ramadhan (Ketua DPRK Nagan Raya)

Anggota Forum

Pengukuhan juga menyertakan daftar anggota Forum KKA yang berasal dari kepala daerah dan ketua DPRK se-Aceh. Beberapa nama yang tercatat sebagai anggota antara lain:

• Muharram Idris (Bupati Aceh Besar)
• Mirwan MS, SE, M.Sos (Bupati Aceh Selatan)
• Drs. Haili Yoga, M.Si (Bupati Aceh Tengah)
• Melvita Sari, S.AB (Ketua DPRK Langsa)
• Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH (Bupati Aceh Tamiang)
• Sibral Malasyi, MA, S.Sos (Bupati Pidie Jaya)
• Deny Febrian Roza, S.STP., M.Si (Ketua DPRK Aceh Tenggara)
• Tarmizi, SP (Bupati Aceh Barat)
• Dr. Safaruddin, S.Sos, MSP (Bupati Aceh Barat Daya)
• Dr. Sayuti Abubakar, SH, MH (Wali Kota Lhokseumawe)
• Zulkifli Adam (Wali Kota Sabang)
• Ali Husin, SH (Ketua DPRK Gayo Lues)
• Musliadi Z, SE (Ketua DPRK Aceh Jaya)
• Amaliun (Ketua DPRK Aceh Singkil)
• Muhammad Nasrun Mukaris, SH, MH (Bupati Simeulue)
• Arafat Ali, SE, MM (Ketua DPRK Aceh Utara)
• Musaitir (Ketua DPRK Aceh Timur)
• Anwar Satra Putra, SH (Ketua DPRK Pidie)
• Ade Fadly Pranata Bintang, S.Ked (Ketua DPRK Subulussalam)

Tiga isu yang diajukan ke pemerintah pusat

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan tiga isu penting untuk mendapat perhatian Kementerian Dalam Negeri. Ketiga poin tersebut adalah:

1. Penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang merupakan tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.
2. Keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.
3. Persoalan penggunaan dan regulasi bendera Aceh.

Fadhlullah berharap pemerintah pusat memberikan dukungan agar masalah tersebut dapat dicari solusi sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.

"Kami ingin bersama-sama membangun Aceh. Jangan ada lagi hal-hal kecil yang dapat menghalangi kemajuan dan perdamaian di Aceh."

Respons Kementerian Dalam Negeri

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa kementeriannya akan bekerja maksimal untuk membantu menyelesaikan persoalan daerah yang termasuk kewenangan kementerian. Ia juga menyampaikan komitmen memperjuangkan aspirasi pemerintah dan masyarakat Aceh, termasuk persoalan Blang Padang.

Bima Arya memuji ketangguhan masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana, termasuk peristiwa hidrometeorologi belakangan ini. Ia menilai Forum KKA memiliki posisi strategis sebagai ruang kolaborasi antar daerah untuk menyatukan langkah pembangunan.

Implikasi dan langkah ke depan

Dengan pengukuhan ini, Forum KKA diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat. Kekompakan internal forum menjadi kunci untuk mempercepat realisasi program dan menyelesaikan isu-isu strategis demi pembangunan Aceh yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.