Wagub Aceh dan Wamendagri Tinjau Blang Padang, Bahas Status Lahan
Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meninjau langsung Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Rabu (19/8) sore. Kunjungan itu bertujuan melihat kondisi lapangan seluas 8,9 hektare dan membahas persoalan status serta pengelolaan lahan yang menjadi perhatian publik.
Peninjauan lapangan dan pihak yang hadir
Pantauan di lokasi melibatkan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Ketua DPRA Zulfadhli, sejumlah anggota DPRA, serta unsur TNI AD dan instansi terkait. Tim meninjau kondisi fisik lapangan dan membuka dialog singkat untuk mengidentifikasi isu kunci terkait pengelolaan lahan.
Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual sebelum mengambil langkah administratif dan hukum lebih lanjut.
Status lahan dan masalah wakaf historis
Lapangan Blang Padang berstatus belum bersertifikat, sehingga masuk dalam pembahasan sengketa lahan. Salah satu isu yang muncul adalah klaim terkait wakaf historis Masjid Raya Baiturrahman dan peran pengelolaan oleh TNI AD.
Ketiadaan sertifikat mempengaruhi kepastian hukum dan pengaturan penggunaan lahan, sehingga perlu kajian lebih mendalam untuk menentukan hak dan kewajiban semua pihak.
Koordinasi penyelesaian menurut pemerintah Aceh
Pemerintah Aceh menegaskan akan mendorong penyelesaian melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait. Pendekatan yang ditekankan meliputi aspek hukum, nilai sejarah, kepentingan masyarakat, dan kemaslahatan Aceh.
Langkah yang dibahas termasuk verifikasi dokumen, pemetaan hukum, serta dialog antar-institusi untuk mencari solusi yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Harapan dan langkah ke depan
Pemerintah Aceh berharap proses penyelesaian dapat menemukan titik temu yang memberikan kepastian bagi semua pihak yang berkepentingan. Proses ini diharapkan berjalan transparan dan berbasis bukti agar meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.
Penanganan selanjutnya akan mengikuti hasil koordinasi antar-lembaga dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan sejarah serta kebutuhan masyarakat Aceh.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Sertijab Polres Simalungun: Enam Pejabat Dimutasi 19 November
Kapolres Simalungun pimpin serah terima jabatan enam pejabat di Pamatangraya pada 19 November 2026; mutasi b...
UMP Sumut 2027 Ditetapkan Rp3,41 Juta, Naik 5,61%
Gubernur Sumut tetapkan UMP 2027 Rp3.410.000, naik 5,61%; rekomendasi UMK/UMSK diminta paling lambat 25 Nove...
Ditjenpas Sumut Gelar Razia Dadakan di Lapas dan Rutan Medan
Kanwil Ditjenpas Sumut menggelar razia mendadak di Lapas dan Rutan Kelas I Medan pada 19 November untuk memb...
Pemprov Sumut Dorong ASN Manfaatkan AI, Tapi Waspadai Risiko
Pemprov Sumut mendorong ASN gunakan AI untuk efisiensi kerja, namun mengingatkan potensi kesalahan, bias, da...
Polres Binjai Tangkap Tersangka TPPO yang Eksploitasi Anak
Polres Binjai menangkap SMD (41) terkait dugaan eksploitasi anak; tersangka ditangkap 19 November dan dijera...
Polres Humbahas Gelar Olahraga Jasmani Rutin untuk Tingkatkan Kebugaran
Polres Humbahas menggelar olahraga jasmani rutin pada 20 November untuk menjaga kebugaran, mempererat solida...