BKPSDM Simalungun Monitoring Administrasi Kepegawaian di Dolok Batunanggar

SIMALUNGUN — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Simalungun menggelar monitoring penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM di Wisma Karya Serbelawan, Kecamatan Dolok Batunanggar, Rabu (19/8/2026). Kegiatan bertujuan memastikan pengelolaan administrasi berjalan tertib, efektif, dan meningkatkan layanan bagi ASN serta PPPK di kecamatan tersebut.

Peserta dan tujuan kegiatan

Kegiatan dihadiri Camat Dolok Batunanggar, Siti Aminah Siregar, jajaran pimpinan serta staf BKPSDM Kabupaten Simalungun, dan perwakilan ASN serta PPPK dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan se-Kecamatan Dolok Batunanggar. Kegiatan juga menjadi wadah silaturahmi dan forum konsultasi bagi aparatur di wilayah setempat.

Fokus monitoring

Kepala BKPSDM Kabupaten Simalungun, Jonrismantuah Damanik, menyampaikan bahwa monitoring mencakup beberapa aspek utama administrasi kepegawaian. Antara lain pemutakhiran data kepegawaian, penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta kelengkapan dokumen pada aplikasi MyASN. Selain itu, pemahaman visi-misi Kabupaten Simalungun dan ketentuan disiplin ASN juga menjadi bagian pemeriksaan.

Temuan dan evaluasi

Dari hasil monitoring dan evaluasi, secara umum layanan administrasi kepegawaian di Kecamatan Dolok Batunanggar dinilai berjalan dengan baik. Berbagai informasi dan ketentuan kepegawaian telah disosialisasikan secara menyeluruh untuk meningkatkan ketertiban administrasi, kedisiplinan, dan profesionalisme aparatur.

Sambutan dan harapan pimpinan kecamatan

Camat Siti Aminah menyatakan apresiasi atas kunjungan BKPSDM dan mendorong agar kegiatan dimanfaatkan sebagai ruang dialog. Dia berharap kegiatan tidak hanya informatif, tetapi juga solutif terhadap persoalan di lapangan.

"Mari kita manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,"

Tindak lanjut dan tujuan berkelanjutan

Jonrismantuah menegaskan monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian. Langkah ini diharapkan memperkuat manajemen ASN, memperbaiki administrasi, dan mendorong sinergi antar BKPSDM, pemerintah kecamatan, UPTD, satuan pendidikan, serta tenaga kesehatan.

Dengan koordinasi yang semakin kuat, Pemkab menargetkan pengelolaan kepegawaian yang lebih tertib, efektif, dan efisien. Pada akhirnya, perbaikan administrasi diharapkan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Simalungun.