Forsolima Deklarasi, Kritik MBG dan KDMP Dinilai Rawan Korupsi

MEDAN – Sejumlah mantan aktivis mahasiswa di Kota Medan mendeklarasikan Persaudaraan Forum Solidaritas Mahasiswa Medan (Forsolima) pada Sabtu, 16 Mei 2026. Deklarasi itu menjadi respons atas kebijakan nasional yang dinilai menjauh dari semangat reformasi dan berisiko memicu korupsi fiskal.

Deklarasi dan peserta

Acara ini dihadiri mantan aktivis serta pegiat masyarakat sipil. Nama-nama yang tercatat antara lain Elfenda Ananda, Job Rahmad Purba, M. Harizal, Muhammad Hanafi, Ahmad Fauzan, Fery Sangapta Bangun, Sahat Simatupang, dan Ricky Almadani.

Ricky Almadani terpilih sebagai ketua Persaudaraan Forsolima. Mereka menyatakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan telaah APBN 2026, investigasi lapangan, dan kajian yang diklaim telah diverifikasi.

Kritik anggaran dan struktur APBN 2026

Forsolima menyoroti alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut telah menyerap Rp54,4 triliun hanya pada triwulan pertama 2026. Mereka juga menilai struktur APBN 2026 timpang.

Berdasarkan angka yang dikemukakan Forsolima, belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.149 triliun atau 82 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.842 triliun. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sekitar Rp692,9 triliun atau 18 persen, turun dari proporsi 25 persen pada tahun sebelumnya.

Ricky memperingatkan dampak penurunan TKD ini pada pembangunan infrastruktur dasar di daerah.

"Ini alarm merah bagi rakyat di daerah. Uang rakyat yang seharusnya mengalir ke daerah justru ditarik ke pusat dan dikonsentrasikan pada kabinet gemuk, belanja pertahanan, MBG dan Koperasi Desa Merah Putih,"

Sorotan tata kelola MBG dan KDMP

Forsolima mengkritik peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai menjalankan fungsi ganda: merencanakan, menganggarkan, mengadakan, serta mengevaluasi program MBG. Ricky menyebut praktik ini melanggar prinsip pemisahan fungsi dalam tata kelola yang baik.

Mereka juga menuding pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dijalankan tanpa lelang terbuka memadai. Selain itu, Forsolima menilai pengawasan lembaga negara seperti BPK, DPR, hingga KPK masih lemah dalam melakukan audit forensik.

"Negara terancam bangkrut disebabkan celah korupsi pada program populis, militerisasi sipil dan semakin menjauhnya ekonomi kerakyatan di tengah tekanan fiskal nasional,"

Tuntutan dan langkah selanjutnya

Dalam deklarasi politiknya, Forsolima mengumumkan 12 poin sikap. Di antara tuntutan penting yang disampaikan adalah:

• Mendesak moratorium nasional Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai audit forensik selesai;
• Meminta pengembalian proporsi TKD minimal 25 persen dari total belanja negara;
• Menolak keterlibatan TNI dalam proyek sipil MBG dan KDMP;
• Meminta keterbukaan penuh kontrak MBG dan KDMP, termasuk nama kontraktor dan nilai kontrak.

Kristian Redison Simarmata, juru bicara Forsolima, menegaskan bahwa MBG bukan bantuan gratis tetapi menggunakan uang pajak rakyat.

"Setiap butir nasi MBG dibayar dari keringat rakyat lewat pajak yang dibayarkan kepada negara,"

Kelompok ini menyatakan akan mendorong audit, pengawalan publik, dan advokasi kebijakan untuk mencegah apa yang mereka sebut sebagai "kebangkrutan negara akibat kebijakan salah arah." Pernyataan ini menandai langkah awal Forsolima dalam mempengaruhi wacana publik dan kebijakan fiskal ke depan.